Inilah Sikap Tegas FGM GKI Tanah Papua Terkait Pengesahan RUU Pesantren dan Lembaga Keagamaan

0
825
Ketua DPP FGM-GKI DI TANAH PAPUA, Jonah Sostenes Weyai, SE., saat memberikan keterangan pers. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Kristen Injili di Tanah Papua pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018, Dewan Pimpinan Pusat Forum Generasi Muda Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut :

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI perlu mempertimbangkan proses pembahasan dan penyusunan Rumusan Daftar Inventaris Masalah (DIM) bersama DPR RI terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Lembaga Keagamaan dengan melihat usu-saran dari lembaga-lembaga keagaman lainnya;

Dewan Perwakilan Rakyat RI perlu Mengevaluasi Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pesantren dan Lembaga Keagamaan yang idealnya melibatkan tokoh-tokoh agama lainnya dan mempertimbangkan sosialisasi RUU dan kekhususan daerah-daerah lain yang terdapat mayoritas dan/atau minoritas agama tertentu;

Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) dan Khususnya Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua merupakan anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia maka dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pesantren dan Lembaga Keagamaan yang telah disahkan sebagai Inisiatif DPR RI perlu dilibatkan secara kelembagaan.

 

FGM-GKI di Tanah Papua Mendukung Siaran Pers Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) terkait Pengesahan Rancangan Undang-undang Pesantren  dan Lembaga Keagamaan dengan memperhatikan beberapa tanggapan seperti :

  1. Konsep pendidikan keagamaan kristen dimana ada pendidikan formal melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja-gereja dan ada pendidikan nonformal melalui kegiatan pelayanan di gereja;
  2. Pendidikan sekolah minggu dan Kateksasi merupakan bagian hakiki dari peribadahan gereja, yang tidak dapat dibatasi oleh jumlah peserta, serta mestinya tidak membutuhkan ijin karena merupakan bentuk peribadahan;
  3. Penyusunan RUU pesantren dan pendidikan keagamaan adalah kecenderungan membirokrasikan pendidikan nonformal khususnya bagi pelayanan anak-anak dan remaja kristen yang sudah dilakukan sejak lama oleh gereja di Indonesia. Kecenderuan ini beralih pada model Intervensi Negara pada Agama.

 

FGM-GKI di Tanah Papua berpendapat bahwa :

  1. Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang Kebebasan Beragama, maka Pendidikan Keagamaan tidak dapat dikembangkan kepada kekuasaan secara politis dan birokrasi pemerintah atau agama tertentu.
  2. Dengan disahkan RUU Pesantren dan Lembaga Keagamaan maka Pemerintah dan DPR RI memaksanakan Sistem Pendidikan khususnya di Pesantren dan Lembaga Keagamaan lainnya yang sesungguhnya tidak ada kesamaan dalam Standar Pendidikan, Standar Pengajar dan Standar Akreditasi Lembaga Pendidikan Keagamaan tersebut;
  3. Bahwa apabila RUU pesantren dan pendidikan keagamaan disahkan dengan tujuan untuk kemandirian Pesantren  dan Lembaga Keagamaan maka perlu dipisahhkan RUU Pesantren dan Madrasah dengan RUU Lembaga Keagamaan lainnya.
  4. FGM-GKI di Tanah Papua mengajak seluruh komponen Pemuda Gereja-Gereja di Tanah Papua dan Lembaga-Lembaga Keagamaan antar Umat Beragama untuk ikut serta menyikapi pengesahan Rancangan Undang-undang Pesantren  dan Lembaga Keagamaan sabagai Inisiator DPR RI secara arif dan bijak.

 

Demikian pernyataan sikap ini dapat disampaikan sebagaimana mestinya. oleh DPP FGM-GKI DI TANAH PAPUA PERIODE 2018-2020, yang ditandatangani oleh Ketua DPP FGM-GKI DI TANAH PAPUA, Jonah Sostenes Weyai, SE., dan Sekretaris IV, RONALD MANUFANDU, ST. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here