Syukuran HUT KMA 2018 : Adat Kuat, Ekonomi Masyarakat Adat Meningkat dan Jayapura Berkualitas

0
534
Suasana Syukuran Kebangkitan Masyarakat Adat 2018. Suasana Tari-tarian Adat pada kegiatan ibadah syukur HUT ke-V KMA, di Lapangan Mandala Genyem Kota, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Rabu (24/10/2018) siang. (Irfan / Koran Haria Pagi Papua)

SENTANI (LINTAS PAPUA)  –  Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-V Kebangkitan Masyarakat Adat (KMA) di Kabupaten Jayapura yang tiap tahunnya jatuh pada tanggal 24 Oktober bersama masyarakat adat dan 9 Dewan Adat Suku (DAS) di Lapangan Mandala, Genyem Kota, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura.

 

 

Peringatan HUT ke-V KMA Kabupaten Jayapura tahun 2018 ini dilaksanakan dengan cara ibadah syukur itu mengangkat tema “Adat Kuat Ekonomi Masyarakat Adat Meningkat, Jayapura Berkualitas”.

 

Peringatan yang dilaksanakan di Lapangan Mandala Genyem Kota Distrik Nimboran itu, dihadiri oleh perwakilan masyarakat adat dari 9 Wilayah Adat yang ada di Kabupaten Jayapura, Kapolres Jayapura AKBP Victor Dean Makcbon, para Staf Ahli Bupati Jayapura, Asisten Setda Kabupaten Jayapura, para Kepala OPD dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, tokoh-tokoh Adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan masyarakat adat Kabupaten Jayapura

 

 

Dalam sambutannya, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E., M.Si mengatakan, melalui perayaan HUT ke-V KMA tahun 2018 ini dirinya mengajak kepada seluruh masyarakat adat, untuk terus menyuarakan kepada pemerintah pusat untuk menindaklanjut atas penetapan Peraturan Daerah (Perda) Kampung Adat di Kabupaten Jayapura.

 

“Jadi dalam kesempatan ini, saya mengajak untuk kita semua terus menyuarakan kepada pemerintah pusat agar Perda Kampung Adat yang sudah kita tetapkan ini bisa ditindaklanjuti” kata Bupati Mathius.

 

Perda Kampung Adat itu, kata Bupati Mathius, pihak Pemerintah Kabupaten Jayapura telah mengajukan Perda tersebut ke pemerintah pusat, namun hingga kini belum ada jawaban.

 

“Oleh karena itu, kita berharap pengajuan penetapan Perda kampung adat atau masyarakat hukum adat yang diserahkan oleh salah satu perwakilan masyarakat adat ini bisa mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat,” harapnya.

Dengan ditepkannya Perda dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat, maka kebiasaan menjual tanah kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab itu sudah harus bisa dihentikan.

 

Namun sebelum mendapat jawaban dari Pemerintah Pusat, Mathius Awoitauw meminta kepada seluruh masyarakat adat untuk bisa menghentikan kebiasaan buruk yang selama ini selalu menjual tanah, karena dampaknya sangat berbahaya, baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun untuk masa depan anak cucu selaku penerus bangsa di daerah ini.

 

“Kalau mau menjual tanah itu jangan menjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lebih baik itu dijual untuk didirikan bangunan-bangunan sosial seperti rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya. Karena dengan begitu adat akan kuat dan ekonomi akan meningkat di tempat dimana kita berada ini, demi melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain,” tukasnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here