Bupati Mathius Awoitauw Akui Perlu Evaluasi 5 Tahun Kerja Bersama Masyarakat Adat

0
326
Staf Ahli Menteri Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan pada ATR/BPN RI, H. Bahrum Syah, S.H., M.Si, didampingi Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E, M.Si, dan Anggota DPR Papua Herlin Beatrix Monim, ketika memukul Tifa sebaga tanda secara resmi membuka kegiatan Diskusi Nasional Otoritas Masyarakat Adat dan Pembangunan Daerah, di Grand Allison Hotel, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (22/10/2018). (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) –  Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (DPMPK) menggelar Diskusi Nasional dengan tema “Otoritas Masyarakat Adat dan Pembangunan Daerah”, di Grand Allison Hotel, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Snein (22/10/2018) kemarin pagi.

 

Diskusi Nasional ini merupakan rangkaian acara dalam rangka HUT ke-V Kebangkitan Masyarakat Adat (KMA) Tahun 2018. Puncak HUT KMA digelar Rabu (24/10/2018).

 

Diskusi tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan pada ATR/BPN RI, Ir. H. Bahrum Syah, S.H., M.Si, didampingi Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E., M.Si dan Anggota DPR Papua Herlin Beatrix Monim.

 

Hadir dalam diskusi nasional tersebut Ketua Panitia Pelaksana Diskusi Nasional yang juga Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri, S.Sos, M.KP, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura Elisa Yarusabra, Anggota DPR Papua, sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemkab Jayapura dan para narasumber dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

 

Seperti dijelaskan Ketua Panitia Pelaksana Diskusi Nasional, Abdul Rahman Basri, kegiatan itu bertujuan untuk membahas dan mempertegas tentang pentingnya partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan nasional di berbagai daerah dan di berbagai bidang atau sektor. Mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan terutama dalam aspek regulasi yang selama ini ada. Namun tidak dilaksanakan atau menyebabkan berbagai konflik hukum antara berbagai sektor.

 

Serta mengusulkan kebijakan atas regulasi tambahan maupun mengusulkan amandemen terhadap berbagai regulasi dalam semangat pengakuan dan juga pemberdayaan masyarakat adat, yang sesuai dengan TAP MPR Nomor 17 Tahun 1998 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

 

Untuk itu, kegiatan ini dalam rangka mempertemukan berbagai praktisi, pemerhati, tokoh adat, akademisi dan komunitas serta LSM atau NGO dalam forum bersama.

 

Guna mendiskusikan berbagai hal-hal yang terkait peran dan tanggung jawab terhadap masyarakat adat dalam peran serta membangun persepsi dan juga langkah yang strategis bersama-sama dalam memberdayakan masyarakat adat dan pembangunan seutuhnya di dalam NKRI, khususnya Tanah Papua dan Kabupaten Jayapura.

 

Pembahasan dalam diskusi nasional meliputi Percepatan Pemetaan Hak Ulayat Masyarakat Adat Sebagai Program Strategis Nasional dan Percepatan Pembangunan di Papua-Papua Barat dengan narasumber Ir. H. Bahrum Syah, S.H., M.Si, (Staf Ahli Menteri Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan pada ATR/BPN RI yang mewakili Menteri ATR/Kepala BPN Pusat), Undang-Undang tentang Masyarakat Adat dan Wacana Fakta oleh Rungga Simbolingga dan Abdon Nababan (Sekretaris Jenderal dan Penasehat AMAN).

 

Kemudian materi tentang Kampung Adat Membangun Pelangi Indonesia oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E, M.Si dan Draft Perdasus tentang Masyarakat Hukum Adat oleh Anggota DPR Papua.

 

Diskuisi nasional ini diikuti instansi pemerintah dan LSM meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, para tokoh adat, Dewan Adat Suku (DAS) serta LSM baik dari pusat maupun lokal, kemudian para akademisi dari Universitas Cenderawasih, Universitas Yapis Papua dan Universitas Gajah Mada (UGM-Yogyakarta), Anggota DPR Papua/DPRD Kabupaten Jayapura, Anggota MRP dan Kepala OPD di lingkup Pemkab Jayapura serta TNI/Polri.

 

Menyikapi kegiatan itu, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E, M.Si, sangat menyambut baik. Menurut Mathius, selama lima tahun ini pihaknya telah bekerjasama dengan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, dan dari apa yang dikerjakan pihaknya ini perlu evaluasi.

 

“Kita sudah lima (5) tahun lebih bekerjasama dengan masyarakat adat di daerah ini dan dari apa yang kita sudah kita kerjakan ini kan perlu evaluasi. Ya, kita evaluasi ini mungkin dalam bentuk diskusi seperti hari ini (kemarin) tentang masyarakat adat,” tegasnya.

 

Karena itu, Bupati menyampaikan, dalam diskusi ini pihaknya mengundang dari berbagai pihak baik itu, dari LSM di pusat maupun di Provinsi Papua yang bergerak di bidang penguatan masyarakat adat dan tokoh-tokoh adat dari wilayah Tabi.

 

“Kemudian juga dari pemerintah pusat, yang tadi sudah dibuka oleh Kementerian ATR/BPN RI. Selain itu, juga ada dari DPR Papua dan MRP. Karena itu dari diskusi hari ini (kemarin) kita bisa bagi peran, bagaimana peran dari MRP, bagaimana peran DPRP dan juga bagaimana peran dari Kabupaten/Kota. Mungkin ada beberapa regulasi yang belum disempurnakan itu kita coba perkuat,” jelas Bupati.

 

Lebih jauh dijelaskan Bupati Mathius, apapun yang dikerjakan itu harus didukung dengan regulasi yang pasti, agar gerakan-gerakan ini jangan sampai kepala daerah siapapun yang selesai nanti, lalu gerakan ini tidak dilanjutkan.

 

Dikatakan Bupati Mathius, harus ada regulasi yang kuat untuk gerakan ini bisa terus dikerjakan kedepannya.

 

Dipaparkannya, pemetaan-pemetaan wilayah adat ini harus dibicarakan atau dipastikan, agar semua kekuatan ini ikut dalam tim untuk bagaimana memastikan kepemilikan hak ulayat oleh masyarakat adat di masing-masing wilayah adat, baik itu di wilayah Tabi dan secara khusus di Kabupaten Jayapura.

 

“Nah, kita sudah punya gugus tugas untuk melakukan tugas-tugas tersebut,” paparnya.

 

Terakhir, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw berharap melalui kegiatan diskusi nasional itu dapat memberikan rekomendasi dan juga kekuatan, bahwa hal ini sangat penting untuk dilakukan.

 

“Kemudian hal yang berikut adalah kampung-kampung adat yang sedang kita dorong ini harus menjadi kekuatan pembangunan di basis kampung. Jadi, wadah ini yang nanti akan menggerakkan untuk pembangunan apapun di daerah ini, karena dia punya tanah, hutan dan juga batas-batas wilayah yang jelas,” tukasnya.

 

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN RI melalui H. Bahrum Syah, S.H., M.Si, selaku Staf Ahli Menteri Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan pada ATR/BPN RI memaparkan, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang (UU) Pokok Agraria, bahwa kesatuan masyarakat adat ini diakui. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan itu mungkin masih terjadi konflik atau ketidaksejalanan dengan pemerintah.

 

“Sehingga kita harapkan untuk kedepan ini tidak seperti itu lagi. Jadi, dengan pembangunan yang ada selama ini kita harus mulai dari kampung. Maka masyarakat adat yang ada di lembaga-lembaga perkampungan di seluruh wilayah Papua ini akan bisa berkontribusi dan berperan,” jelas Bahrum Syah kepada wartawan usai membuka kegiatan Diskusi Nasional tersebut. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here