Pemprov Papua Gelar Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

0
548
Mantan Asisten II Setda Papua, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan, Noak Kapisa, ketika membuka pelatihan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengenalan aplikasi SIRUP dan SPSE Versi 4.3 Tahun 2018 di Hotel Aston, Jayapura, Rabu (24/10/2018). (Berti Pahabol/ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Papua menggelar  pelatihan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengenalan aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)  Versi 4.3 Tahun 2018 di Hotel Aston, Jayapura,  Rabu (24/10/2018).

Kegiatan ini dibuka  Asisten II Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan, sekaligus menjelaskan, bahwa  baru  Sembilan  Kabupaten/Kota  Menangani Pengadaan Barang dan Jasa dari 28 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua, kurang lebih 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota, yang memiliki bagian  yang secara serius menangani pengadaan barang dan jasa.

Demikian disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Setda Papua,  Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan,   Noak Kapisa, ketika membuka  pelatihan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengenalan aplikasi SIRUP  dan SPSE   Versi 4.3 Tahun 2018 di Hotel Aston, Jayapura,  Rabu (24/10/2018).

Adapun Ke-9 Kabupaten/Kota, antara lain, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Merauke, Biak Numfor, Puncak Jaya, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya.

“Walaupun belum semua dari 9 Kabupaten diatas memilih LPSE namun niat dari pimpinan daerah patut diapresiasikan sehingga diharapkan 20 Kabupaten/Kota dapat  membentuk bagian  yang secara khusus  menangani pengadaan barang/jasa pemerintah,” katanya.

Gubernur Papua mengatakan, pihaknya juga menyadari bahwa penyelenggaraan di Pemprov Papua berjalan secara efektif,  yang ditunjukan dengan daya serap pada SKPD di lingkungan Pemprov  Papua yang dinilai masih minim.

 

“Yang mana hal tersebt disebabkan oleh beberapa pekerjaan fisik di lapangan belum  berjalanm maksimal disamping masalah  kapasitas aparatur  yang menguasai bidang pengadaan barang/jasa pemerintah  yang masih memerlukan pendampingan,  konsultasi dan bimbingan teknis,” katanya.

Disampaikan, bahwa kurangnya kesadaran dari pimpinan, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menyiapkan SDM aparatur  yang handal.

“Serta membentuk kelembagaan atau bagian  yang bersifat permanen  yang secara serius mengurus urusan pengadaan barang/jasa pemerintah,” terangnya.  (Berti Pahabol / LintasPapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here