KPK – RI Tunggu Papua Bahas Perpres Baru Pengadaan Barang dan Jasa

0
143
Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua, Maruli Tua, saat diwawancara. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan sedang menunggu undangan pembahasan penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Menurut Koordinator supervisi pencegahan KPK wilayah Papua Maruli Tua, institusinya sampai saat ini belum pernah dimintai masukan dari pemerintah selaku penyusun Perpres 16 Tahun 2018. Pihaknya khawatir implementasinya di lapangan dapat memunculkan permasaahan di kemudian hari.

“Makanya, kita usulkan ada pelaksanaan evaluasi. Sebab dalam Perpres  84 memberikan batasan Rp 500 juta pengadaan langsung untuk wilayah pesisir dan Rp1 miliar untuk pegunungan,” katanya.

“Nah dalam Perpres terbaru memberikan batasan Rp1 miliar pengadaan langsung untuk wilayah pesisir dan pengunungan.  Sehingga ada baiknya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Papua melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perpres 84 Tahun 2012,” terang dia saat dihubungi pers via telepon selulernya, pekan lalu.

Ia katakan, upaya evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan, efektivitasnya, dan pengawasan terhadap pengadaan langsung sudah berjalan dengan baik atau tidak. Sebab, diduga masih banyak oknum-oknum yang mendapat proyek lalu menjualnya kepada orang lain demi mendapatkan rente atau komisi.

Sedangkan hal yang tak kalah penting, kendati memang sebuah proyek itu dikerjakan namun karena pengawasannya lemah, sehingga kualitas pekerjaan tidak sesuai yang diharapkan.

“Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi lebih dulu sebelum menaikkannya menjadi Rp1 miliar. Karena dikhawatirkan selama ini pekerjaan yang tidak berjalan efektif malah membuka peluang penyimpangan yang besar,” tuturnya.

Dia tambahkan, kedepan perlu ada penilaian dan pembinaan dari pemerintah terhadap pengusaha yang mendapat pekerjaan. Dengan harapa, setiap pekerjaan semakin membaik serta kapasitas maupun pengusaha asli Papua bisa meningkat.

“Intinya memang harus bangun kelembagaan pembinaan baik dari segi administratif, teknis maupun operasional. Supaya apa, ada mekanisme terhadap pekerjaan penunjukan langsung. Paling tidak minimal ada data base pengusaha-pengusaha Papua yang mendapat pekerjaan,” tuntasnya. (Koran Harian Pagi Papua)