Kejahatan Kehutanan di Papua Bisa Timbulkan Konflik Sosial dan Disintegrasi Bangsa

0
178
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Drs. Simeon Itlay, saat membuka kegiatan bersama Kepala Dinas Kehutanan dan berbagai perwakilan, pada rapat koordinasi Pengamanan Hutan Provinsi Papua, Senin (22/10/2018). (Berti Pahabol / LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINATS PAPUA)  –  Kontrol sistem perlindungan, pengamanan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam hutan di Provinsi Papua selama tiga tahun terakhir menjadi lemah akibat diberlakukannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Hal ini diungkapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe,S.IP.MH dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Drs. Simeon Itlay,  pada rapat koordinasi Pengamanan Hutan Provinsi Papua, Senin (22/10/2018).

“Fungsi tugas perlindungan dan pengamanan hutan yang selama ini dilakukan di daerah kabupaten/kota dialihkan ke provinsi,” terangnya.

Dijelaskannya, selama masa peralihan untuk proses penataan kelembagaan inilah terdapat kevakuman fungsi tugas tersebut dan menjadikan ruang untuk terjadinya peningkatan perambahan hutan dan pembalakan liar (ilegal logging).

“Juga diperkirakan kurang lebih 25 persen-30 persen hak negara melalui penerimaan provinsi sumber daya hutan (psdh) dan dana reboisasi (DR) yang hilang,” terangnya.

Menurutnya, perlindungan dan pengamanan hutan harus dipandang sebagai faktor penting dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah Papua secara makro.

Sistem perlindungan, pengemanan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam hutan di Provinsi Papua masih sangat kurang, sehingga sering terjadi pemanfaatan secara ilegal dan tidak bertanggungjawab.

“Pembalakan liar merupakan kejahatan lintas sektoral, melintasi batas-batas suatu wilayah bahkan Negara, sehingga termasuk dalam kategori transnational crime,” katanya.

Diakuinya, kejahatan bidang kehutanan dapat menimbulkan konflik sosial bahkan menimbulkan disintegrasi bangsa dengan rusaknya fungsi-fungsi hutan baik dari aspek ekonomi, ekologis maupun budaya.

“Rapat koordinasi pengamanan hutan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi, sinkonisasi serta sekaligus membentuk kesepahaman tata hubungan kerja antar internal unit ditubuh organisasi perangkat daerah dinas kehutanan Provinsi Papua,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Yan Y.L Ormuseray  mengatakan, bahwa Dinas Kehutanan dalam pengamanan hutan dari ancaman -ancaman  kegiatan ilegal menuai banyak tantangan, baik dari para perusak hutan maupun masyarakat adat  yang telah diperdaya dengan berbagai hal. Senin (22/10/2018)

Ia juga menambahkan,  bahwa namun tantangan seperti ini akan menjadi bagian yang mendorong semangat pengamanan hutan sebagai wujud yang tidak terpisahkan  dari jiwa karya para rimbauan  di papua.

 

“Selain kegiatan pengamanan hutan, pada rapat koordinasi ini juga akan membahas tentang langkah tindak pencegahan,penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Papua,” tuturnya. (Berti Pahabol / LintasPapua.ccom)