88.037 Jiwa Belum Perekaman E – KTP, Operasi Non Yustisi Sasar Warga Wajib KTP

0
111
Wakil Wali Kota Jayapura, Ir H Rustan Saru, MM., saat Memantau Pelayanan Perekaman E-KTP di Kelurahan Vim Distrik Abepura, yang juga didampingi Kepala Distrik Abepura, Dionisius Deda, S.STP. (Foto Humas Setda Kota Jayapura)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Instruksikan Wali Kota Jayapura, Dr Benhur Tomi Mano, MM.,  pada Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) untuk menuntaskan perekaman E-KTP di kelurahan / kampung, ditindaklanjuti dengan Operasi Non-Yustisi.

 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) pada pekan ketiga pelayanan perekaman E-KTP mengadakan Operasi Non-Yustisi yang berlangsung di Distrik Abepura di kelurahan Vim, kelurahan Wahno dan kelurahan Wai Mhorock yang menyasar warga wajib KTP usia 17 tahun ke atas.

“Jumlah warga yang wajib KTP di atas 17 tahun sebanyak 312.376 jiwa, yang sudah merekam sebanyak 224.339 atau 72%, yang belum melakukan perekaman sebanyak 88.037 jiwa atau 28%,” kata Kadispendukcapil, DR. Merlan S Uloli, MM., pada Operasi Non-Yustisi di kelurahan Vim, Distrik Abepura, Sabtu 20 Oktober 2018.

Kepala Dispendukcapil Kota Jayapura, DR. Merlan S. Uloli, MM., saat memberikan arahan pada apel Operasi Non – Yustisi di Kelurahan Vim Distrik Abepura. (Foto Humas Setda Kota Jayapura)

Tim Operasi Non-Yustisi Petugas Dukcapil, Petugas Satpol PP dan Kepolisian di Halaman Kantor Kelurahan Vim Distrik Abepura. (Foto Humas)

Ia mengakui, adanya perekaman yang belum tuntas dikarenakan beberapa faktor antara lain tidak adanya warga tersebut di daerah domisili (Kota Jayapura), status domisili apakah pindah atau tidak dan status bagi yang sudah meninggal namun tidak melapor. Operasi Non-Yustisi tersebut menyasar rumah kos dan rumah kontrakan yang dinilai didiami oleh warga yang tak berindentitas. Operasi hanya dilakukan di wilayah keluarahan Vim.

Sementara di kelurahan Wahno dan kelurahan Wai Mhorock dilakukan pelayanan perekaman E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan administrasi kependudukan lain.

Wakil Wali Kota Jayapura,  Ir H Rustan Saru, MM., saat Memantau Pelayanan Perekaman E-KTP di Kelurahan Vim Distrik Abepura, yang juga didampingi Kepala Distrik Abepura, Dionisius Deda, S.STP. (Foto Humas Setda Kota Jayapura)

Wakil Wali Kota Jayapura Ir H Rustan Saru, MM memimpin langsung apel tim Operasi Non-Yustisi yang terdiri dari petugas Dispendukcapil, petugas Satpol PP dan Kepolisian. “Dengan jumlah penduduk saat ini sebanyak 420.008 jiwa, baru sekitar 75% warga yang sudah melakukan perekaman E-KTP, saya instruksikan dukcapil bersama kepala distrik, kepala kelurahan / kampung dan RT/RW pada operasi Non-Yustisi memeriksa identitas warga di rumah kos dan kontrakan,” katanya.

Jika didapati warga yang tidak memiliki identitas, Wakil Wali Kota meminta untuk disidang di tempat dengan langsung didata dan direkam untuk KTP.

Operasi Non-Yustisi juga diminta tidak dilakukan secara represif melainkan persuasif agar semakin banyak warga tak berindentitas yang terjaring untuk didata.

Pengurusan KTP, tegas Wakil Wali Kota tidak memerlukan waktu yang lama dan terlebih tidak memakan biaya atau gratis mulai dari perekaman hingga cetak E-KTP. Untuk itu, target di tahun 2019 warga Kota Jayapura tuntas perekaman E-KTP giat dilakukan sejak dini. (Humas Setda Kota Jayapura)