Perampingan OPD Untuk Maksimalkan Kinerja ASN Papua

0
200
: Suasana pertemuan Gubernur Papua Lukas Enembe bersama para Kepala OPD di lingkungan pemerintah provinsi, kemarin, di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura. (ISTIMEWA /HPP)

JAYAPURA (LINTaS  PAPUA) –  Gubernur Papua Lukas Enembe menginsyaratkan bakal merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi hanya 30 instansi dari 53 yang ada.

Hal demikian disampaikan Gubernur Lukas kepada pers, yang baru-baru ini bertemu Kepala OPD di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura.

Ia sampaikan, akan membentuk tim untuk merampingkan jumlah birokrasi di Papua yang sangat “gemuk”. Sehingga diharapkan paling lambat pada awal 2019 mendatang, perampingan bisa terlaksana.

“Sebab perampingan ini juga merupakan amanat UU. Makanya, dalam pertemuan itu kami sampaikan kepada Kepala OPD bahwa harus siap terima dan jangan ada gugatan. Sebab Kepala OPD yang ada pun sudah ada bersama-sama dengan kami di pemerintahan selama lima tahun”.

“Artinya, kepala OPD yang ada saat ini harus siap terima kalau-kalau nanti tidak dilibatkan lagi dalam pemerintahan. Sebab ada perampingan jabatan,” jelasnya.

Ia mencontohkan, perampingan OPD dimaksud, antara lain menggabungkan sejumlah instansi yang sesuai tupoksi dalam PP 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Contohnya, menggabungkan dinas koperasi yang saat ini terpisah dengan instansi perdagangan.

“Tetapi ada juga instansi yang memang bakal ditiadakan. Namun untuk resminya nanti akan diputuskan oleh tim yang bakal dibentuk provinsi. Intinya urusan wajib, saja yang dipertahankan,” tuntasnya.

Gubernur Enembe menambahkan, perampingan OPD tersebut bertujuan memaksimalkan peran pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat. Dengan menggabungkan OPD, juga diharapkan agar kinerja ASN lebih maksimal dalam menunjang penerapan serta pelaksanaan visi dan misi dalam janji kampanyenya.

“Sebab kita mesti bertindak efektif di masa mendatang. Apalagi strukur APBD kita mulai tahun kemarin sudah perlu mendapatkan dukungan anggaran secara maksimal. Sebab ada juga pengalihan ASN dari kabupaten dan kota, yang kini gajinya dianggarkan pada APBD provinsi,” tuturnya. (Koran Harian  Pagi Papua)