ROMA, ITALIA (LINTAS PAPUA)  –  Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke 38 tahun 2018 menyatakan tekad besar untuk seluruh dunia untuk mencapai ketahanan pangan serta meniadakan kelaparan di masa datang. Bertepatan dengan peringatan tersebut, juga dilaksanakan Sidang ke 45 Comittee on World Food Security (CFS) ke 45 di Roma, Italia pada 15-19 Oktober 2018.

Hadir pada Sidang ini adalah Delegasi dari 128 negara anggota organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO) yang saling berbagi pengalaman dan memberikan dukungan atas upaya Pemenuhan Ketahanan Pangan dan Gizi (Food Security and Nutritions) dunia. Tema ini mendukung tekad FAO, yakni “A #ZeroHunger World by 2030 is Possible”. Di Indonesia, peringatan HPS mengusung semangat yang sama yakni pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan produktivitas pangan.

“CFS merupakan forum internasional yang bekerja untuk pencapaian ketahanan pangan dan nutrisi dengan pendekatan inklusif multi-stakeholder, dan telah mendapat persetujuan dari para pemangku kepentingan dalam membangun konsesus kebijakan,” kata Delegasi Republik Indonesia (RI) dari Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian (Kementan),  Mulyadi Hendiawan,  dalam keterangan persnya pada Jumat (19/10/2018).

Selain dari BKP, Delegasi RI juga diwakili dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balitbangtan) Kementan, serta didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Indonesia menyatakan mendukung penuh setiap upaya dunia untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pemenuhan nutrisi seiring laju pesat pertumbuhan penduduk, menyempitnya lahan pertanian, dan tantangan perubahan iklim.

Pada kesempatan sidang ini, Mulyadi yang merupakan Sekretaris BKP menyampaikan ajakan untuk memperkuat kerjasama dalam penanggulangan kelaparan. Bersasarkan sebuah laporan, peningkatan jumlah kelaparan di dunia sangat memprihatinkan, dari yang semula berjumlah 804 juta orang di tahun 2016, menjadi 821 juta orang di tahun 2017.

Mulyadi juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menerapkan pendekatan multi-sektor dalam merancang dan melaksanakan pembangunan ketahanan pangan dan gizi baik melalui pendekatan gizi sensitif maupun gizi spesifik. Untuk memperkuat upaya ini, pemerintah sudah menerapkan Perpres No. 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi dan juga peluncuran Strategi Nasional Stunting tahun 2017-2021 di bulan Agustus 2017 yang pada tahap awal menjangkau 22 ribu desa.

“Untuk mendukung pembangunan pangan dan gizi juga sudah digunakan berbagai tolak ukur seperti FSVA (Food Security and Vulnaribility Atlas) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan data stunting sebagai alat penentu target/lokasi kegiatan intervensi oleh lintas sektor,” jelas Mulyadi.

Dalam kesempatan lain, Sekretaris Balitbangtan, Muhammad Prama Yufdy menyampaikan, bahwa upaya konservasi untuk memanfaatkan Sumberdaya Genetik dalam keanekaragaman pangan juga dilaksanakan Indonesia untuk mencapai ketahanan, keamanan dan kedaulatan pangan.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan melalui Komisi Sumberdaya Genetik yang ada di seluruh provinsi dan koordinasi dilakukan melalui Badan Penerapan Teknologi Pertanian (BPTP) yang juga ada di setiap provinsi. “Kami lakukan upaya pelestarian dan konservasi, terutama dengan mendukung terbentuknya kawasan agrowisata di beberapa lokasi, dan terus memperluas Agrowisata berbasis pertanian dan juga Sumberdaya Genetik,” ungkap Pram.

Terkait pemetaan dan pengkajian agrobiodiversitas tersebut juga diperkuat dengan inisiatif dari beberapa provinsi yang mendekat dengan menjalin kerjasama terkait pendampingan pembangunan kawasan agrowisata, seperti yang dilakukan oleh Bupati Solok, Bupati Lingga, Bupati Bangka Timur, ungkap Prama menjelaskan.

Bahkan data Data Base Sumberdaya Genetik telah disiapkan dalam platform website Pusat Genom Pertanian Indonesia (PGPI) merupakan pangkalan data (database) dan dapat diakses oleh pengguna melalui alamat http://genom.litbang.pertanian.go.id. Database Ssumberdaya Genetik ini dapat dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai stakeholder guna mendukung ketahanan pangan. (Biro Humas dan Informasi Publik
Kementerian Pertanian)