Gubernur Lukas Enembe Akui Otonomi Khusus Belum Berikan Kewenangan Penuh

0
280
Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH., ketika berbicara dalam sebuah kegiatan. (Berti Pahabol / ISTIMEWA / LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Dalam rapat gabungan antar perwakilan DPRI dan MRP di Sasana Karya pada (Selasa 16/10) Gubernur papua menyampaikan dalam sambutannya terkait pelaksanaan Otsus di Papua yang tetap berjalan tanpa ada perubahan-perubahan.

 

Gubernur Papua menegaskan bahwa Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua sudah berjalan hampir 17 Tahun dan tentu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sampai hari ini dalam pelaksanaannya belum pernah dirubah dan merubah intinya belum ada perubahan.

 

Ia menambahkan, terkait pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tidak mempunyai gigi sama sekali, hampir-hampir kami tidak ada kemampuan untuk menterjemahkan seluruh isi dari Undang-Undang tersebut

 

” Undang-Undang tersebut juga selalu berkeberatan dengan Undang-Undang sektoral, Itulah sebabnya kami tidak tahu ini Otonomi Khusus atau Otonomi apa, karena sampai hari ini belum ada kejelasan juga untuk seluruh kewenangan Otonomi Khusus diberikan kepada Gubernur Provinsi Papua dan sama sekali tidak ada, Kewenangan itu tidak berjalan, ” ungkap mantan Bupati Puncak Jaya ini.

 

“Dan masih banyak Pasal-Pasal yang memang harus kami tidak lanjuti, namun sama sekali tidak berjalan, Contohnya Pasal Rekonsiliasi juga tidak berjalan sehingga pelanggaran HAM di Papua tidak bisa diselesaikan dengan baik ,” tuturnya.

 

“Oleh karena itu,  tentu kalau Pemerintah ingin perbaiki lagi harus dengan suasana yang tidak seperti yang sekarang, harus diubah Undang-Undang tersebut isinya harus diubah, atau mau diganti harus kita perbaiki, atau kalau tidak ya ditiadakan biar kita memakai Undang-Undang sektoral kita samakan ” Katanya.

 

” Ini hanya dikasih simbol dan simbol untuk di Provinsi Papua, sama sekali tidak ada kewenangan Kepala Daerah, oleh karena itu kita akan efaluasi karena Undang-Undang ini tidak pernah di evaluasi dari Pemerintah dan Masyarakat Papua, itulah sebabnya yang kita terima hanya dana 2 % dari Dana Nasional,” tandasnya. (Berti Pahabol / LintasPapua.com)