Caption Foto : Warga yang menyampaikan ancaman tersebut dari perwakilan masyarakat empat distrik yang mewakili elemen pemuda, perempuan, adat, wakil rakyat dan tokoh intelektual melalui sebuah pernyataan sikap bersama di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (12/10/2018) pekan kemarin. Karena sampai saat ini ruas jalan Sentani-Depapre belum dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Papua. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA)  –  Warga dari Empat (4) Distrik yang ada di Kabupaten Jayapura yakni, Distrik Sentani Barat, Distrik Depapre, Distrik Raveni Rara dan Distrik Yokari, mengancam melakukan aksi besar-besaran dan menutup akses dari maupun menuju ke Bandar Udara (Bandara) Sentani, jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tidak mengerjakan ruas jalan Sentani-Depapre.

 

Warga yang menyampaikan ancaman tersebut dari perwakilan masyarakat empat distrik yang mewakili elemen pemuda, perempuan, adat, wakil rakyat dan tokoh intelektual melalui sebuah pernyataan sikap bersama di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (12/10/2018) pekan kemarin. Karena sampai saat ini ruas jalan Sentani-Depapre belum dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Papua.

“Ya, ruas Jalan Sentani – Depapre saat ini dalam kondisi rusak berat dan dapat menimbulkan masalah kecelakaan lalulintas. Yang mana, hal tersebut pernah terjadi pada tahun 2017 lalu dan bahkan menelan korban jiwa. Selain itu juga, pada ruas jalan pintu angin di Depapre sangat rawan mengingat sewaktu-waktu dapat menyebabkan longsor dan berpotensi menutup sarana umum seperti Kantor Polsek, Masjid, serta perumahan warga,” kata salah satu perwakilan masyarakat, Edmund Karuway saat berikan keterangan pers, Jumat (12/10/2018) pekan kemarin.

 

 

Edmund Karuway yang juga tokoh pemuda dari empat distrik saat membacakan pernyataan sikap itu menyebutkan, bahwa ruas jalan Sentani-Depapre merupakan ruas jalan milik Pemerintah Provinsi Papua, sehingga pemerintah harus bertanggungjawab mengerjakannya.

Pantai Opauw, sebuah keindahan wisata di Teluk Tanah Merah, namun didepan pantai ini akan dibangun pelabuhan peti kemas Depapre (Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)
PELABUHAN DEPAPRE, KEBANGGAAN MASYARAKAT TANAH MERAH, NAMUN KINI ALAMI KEDANGKALAN, SEMOGA PEMERINTAH BISA MELIHAT HAL INI. Akses Perikanan yang butuh perhatian, (Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)
Keindahan Teluk Tanah Merah, menunjukan potensi wisata dan ekonomi yang besar kedepan, sehingga harus pemerintah berdayakan semua dengan baik Namun (Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)
Keindahan Tanjung Tanah Merah, Kampung Tablasupa, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, dari kejahuan yang menjadi destinassi wisata yang harus dijaga dan dilestarikan.. Tampak Pemandangan Belakang kearah Kampung Yongsu Desoyo. (Eveerth Joumilena /LintasPapua)
PELABUHAN DEPAPRE, AKIBAT REKLAMASI, PELABUHAN MAKIN DANGKAL. (Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)
Jalur Utama Memasuki Distrik Depapre (Eveerth Joumilena / Koran Harian Pagi Papua))

 

 

 

 

 

Menurutnya, ruas Jalan Sentani – Depapre merupakan satu-satunya akses masyarakat di Wilayah Pembangunan (WP) II ke ibukota Kabupaten Jayapura dan juga ibukota Provinsi Papua. Bahwa ruas jalan Kemiri – Depapre merupakan jalur utama masyarakat untuk mengakses obyek wisata pantai di wilayah pesisir Tanah Merah.

 

Dikatakan, melihat kondisi dan resiko seperti yang di uraikan diatas, maka itu pihaknya mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura. Sehingga Pemerintah Kabupaten Jayapura telah mengajukan permohonan penanganan jalan tersebut kepada Gubernur Papua pada awal tahun 2018.

 

 

Namun sampai dengan akhir tahun 2018 ini belum ada respon dari Pemerintah Provinsi papua.

Menyimak segala dinamika tersebut, maka pihaknya membuat pernyataan sikap yang akan di sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua.

Adapun pernyataan sikap dari masyarakat di empat distrik itu adalah, pertama, Pemerintah Provinsi Papua segera melakukan tinjauan langsung ke lokasi kerusakan jalan yang dimaksud dan membuat agenda kerja tersistem serta terarah untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dalam waktu dekat.

FESTIVAL TELUK TANAH MERAH (Foto Edwin Yepese Facebook)

 

Kedua, lanjut Edmund, jika permintaan pada poin diatas tidak diindahkan maka pihaknya akan mengambil langkah-langkah seanjutnya yakni, pemalangan lokasi kegiatan pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Depapre sampai dengan pekerjaan ruas jalan tersebut dikerjakan.

 

 

“Kami akan melakukan aksi demonstrasi di areal Bandara Sentani dan menutup akses dari dan ke Bandara, sehingga pejabat Provinsi Papua maupun Pemerintah Pusat tidak boleh beraktivitas sampai dengan memberikan kepastian terhadap pelaksanaan perbaikan ruas jalan. Menutup akses jalan Kemiri – Depapre sampai dengan adanya kejelasan dari Pemerintah Provinsi Papua terkait perbaikan jalan,” tegasnya.

 

 

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Moi, Zakarias Bonyadone menegaskan, pihaknya selaku tokoh adat siap mengarahkan seluruh masyarakat adat untuk melakukan tindakan-tindakan pemalangan bersama semua komponen masyarakat di empat distrik.

 

 

“Sepertinya Pemerintah Provinsi Papua melakukan tindakan pembiaran terhadap pekerjaan jalan yang telah dibiarkan tidak terurus hingga menimbulkan kerusakan parah dan banyak anak-anak kami yang mengalami kecelakaan,” ujar pria yang juga sebagai Ondoafi Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat Moy.

 

 

Dirinya menambahkan, pernyataan sikap yang di buat secara bersama adalah langkah terakhir untuk mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua guna mengerjakan ruas jalan Sentani-Depapre. Sebab jika tidak, maka aksi demo dan penutupan akses dari dan ke Bandara Sentani akan dilakukan.

 

 

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Dra. Hanna Hikoyabi ketika diminta tanggapannya selaku penanggungjawab perencanaan pembangunan di Kabupaten Jayapura menerangkan, Pemerintah Kabupaten Jayapura setiap ada kesempatan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua guna penyelelesaian pekerjaan ruas jalan tersebut.

 

 

“Berawal dari surat resmi yang kami kirimkan ke Pemerintah Provinsi Papua perihal ruas jalan Sentani – Depapre telah di tindaklanjuti. Hal ini terlihat, melalui kunjungan sekaligus tinjauan Pemprov Papua melalui Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Papua telah melakukan kunjungan yang di dampingi oleh Dinas PU Kabupaten Jayapura,” terangnya.

 

 

Dikemukakan bahwa melalui tinjauan tersebut terkuak ruas jalan Sentani – Depapre yang kondisinya rusak parah tersebut akan di kerjakan oleh Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2019 mendatang. Dengan demikian, keluhan dan pernyataan sikap masyarakat empat distrik akan terjawab dalam waktu dekat.

 

 

Untuk itu, Hanna Hikoyabi meminta kepada semua masyarakat dari empat distrik di Kabupaten Jayapura yang mengancam untuk melakukan penutupan sejumlah akses vital dapat bersabar dan menahan diri supaya tidak mengganggu aktivitas lainnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)