Muhammad Musa’ad : E-Katalog Jadi Instrumen Pengadaan Barang Jasa Secara Terbuka di Papua

0
144
Kepala Bappeda Papua, Muhammad Musa'ad, saat diwawancara. (ISTIMEWA / HPP)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Pemerintah Provinsi Papua menyarankan agar proses pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi di kabupaten dan kota kedepan, dapat memanfaatan e-katalog yang memiliki resiko nol persen dalam korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) hingga berpotensi tersangkut masalah hukum.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad mengatakan e-katalog kini telah menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efesien.

Melalui e-katalog juga, pembelian barang dan jasa, bisa dilakukan secara cepat dan mudah. “Kalau Pemerintah Provinsi Papua sudah menggunakan e-katalog sejak satu tahun terakhir. Pengelola pengadaan tak ribet. Hanya perlu melakukan login atau masuk ke website https://e-katalog.lkpp.go.id”.

“Dalam katalog ini tersedia banyak pilihan dalam membeli suatu produk sesuai dengan kebutuhan. Di sana juga kita bisa melihat harga dan merek yang telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak. Serta bisa dibandingkan harga yang ada di e-katalog dengan harga barang yang dijual di pasaran. Intinya ada banyak kemudahan dan minim resiko tersangkut masalah hukum,” terang Musa’ad, di Jayapura, kemarin.

Kendati demikian, ia mengharapkan perusahaan pengadaan barang dan jasa e-katalog, dapat membuka kantor cabang di Papua. Sebab dengan membuka kantor cabang, dapat memberi pemasukan maupun ketersediaan tenaga kerja bagi Papua.

“Karena jika semua perushaaan e-katalog berada di jawa atau makassar, sementara yang diadakan dari Papua itu tidak memberikan pemasukan bagi Papua”.

“Kalau semua di Jawa atau Makassar, kita sebut kurang adil juga. Makanya, kita harapkan kedepan teman-teman yang ada bisa membuka cabangnya disini,” harap dia.

Diketahui, saat ini sudah ada beberapa perusahaan e-katalog yang telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua. Sehingga pengadaan barang dan jasa kini tidak lagi melalui sistem tender lagi seperti sebelumnya. Prosesnya dinilai lebih cepat, transparan dan lebih efisien. (Koran Harian Pagi Papua)