JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  – Dinas Perhubungan Provinsi Papua bersama instansi terkait, Kamis (11/10), turun lapangan (turlap) memantau arus kendaraan yang melintas di sepanjang jalan masuk Kampus USTJ hingga Padang Bulan Sosial, Kota Jayapura, yang kerap mengalami kemacetan setiap hari kerja.

Dari hasil pantauan itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Reky Douglas Ambrauw menilai,  solusi terbaik mengatasi kemacetan yang kerap melanda jalur itu setiap harinya, adalah dengan memperketat sistem antrian satu jalur jalan, dilewati satu kendaraan roda empat.

Lebih khusus untuk jalan raya Abepura Sentani, yang kerap menjadi pusat kemacetan sejak jalan alternatif Waena – Kantor Wali Kota dalam masa perbaikan.

“Sebab kalau kita lihat sekarang, bila satu jalur dilewati dua kendaraan kan menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Bahkan pengendara roda dua pun memanfaatkan bahu jalan”.

“Makanya, salah satu solusi ini dapat dijadikan opsi untuk dicoba, dengan harapan kemacetan ini bisa kita tekan,” urainya disela-sela kunjungan bersaa Ditlantas Polda Papua, Satpol PP Papua, Dinas Perhubungan Kota Jayapura serta Satuan Lantas Polres Kota Jayapura,

Reky mengatakan, pihaknya siap mengerahkan sejumlah personil yang dibutuhkan untuk mengatur arus kendaraan yang melintas di wilayah maupun jalur macet.

Sebelumnya, Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua, Elysa Auri mengimbau,  instansi membidangi infrastruktur dan perhubungan, agar dapat mencari solusi mengatasi masalah kemacetan di Jayapura yang semakin kompleks.

“Kondisi jalan di Jayapura saat ini sangat macet. Ini memberikan dampak kepada pelayanan sektor ekonomi, khususya yang berkembang di Kota Jayapura. Makanya, saya minta instansi membidangi infrastruktur agar membuat satu sinergitas tentang pembangunan insfrastruktur Papua, sekaligus mencari solusi mengatasi kemacetan”.

“Kendati demikian, upaya itu pun mesti dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitar kita. Dalam artian upaya yang dilakukan itu harus bisa menggandeng masyarakat. Supaya masyarakat bisa menjadi pelaku pembangunan, sebagaimana instruksi pimpinan,” tandasnya. (Koran Harian Pagi Papua)