Gubernur Papua : Satpol PP Wajib Perhatikan Rambu – Rambu HAM

0
88
Anggota Satpol PP saat baris-berbaris di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta untuk memperhatikan rambu-rambu Hak Asasi Manusia (HAM), dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari aparat pemerintah daerah.

Satpol PP juga dalam menjalankan tugas juga diminta senantiasa menjunjung tinggi tingkat kedisiplinan, ketegasan serta memiliki pola pikir maupun pola tindak yang baik. “Tak ketinggalan selalu memelihara korsa. Sebab Satpol PP yang merupakan bagian dari anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), merupakan salah satu unsur penegakan hukum,” tuturnya.

“Intinya wajib menghormati dan melindungi martabat manusia, mempertahankan sekaligus menegakan HAM untuk setiap warga negara diatas tanah ini,” ujar  Gubernur Papua,  Lukas Enembe dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Papua, Ani Rumbiak, pada pelatihan dasar bagi Anggota Satlinmas pada Satpol PP Papua, di aula Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Jayapura, Senin (8/10).

Dia katakan, anggota satlinmas pada Satpol PP sebagai aparatur pemerintah daerah, bertugas membantu dalam melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dilain pihak, menjadi motivator bagi partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketertiban dan ketenteraman umum masyarakat.

Untuk itu, pemerintah daerah di wilayah kabupaten dan kota, agar dapat meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas pada Satpol PP, dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Sebab sekarang ini masalah keamanan, ketenteraman dan ketertiban juga menjadi isu yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa juga bernegara”.

“Yang pasti, penyelenggaraan perlindungan masyarakat merupakan amanat yang dituangkan dalam undang-undang penyelenggaraan di daerah. Sehingga situasi yang tertib dan tentram di lingkungan masyarakat, dapat tercipta sebagaimana mestinya,” ucap dia.

Sementara dalam rangka mendorong kehidupan yang lebih demokratis, adil dan sejahtera melalui undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah  daerah, mengamanatkan agar pemerintah menjadi lebih dekat dengan rakyat.

Untuk itu, jajaran aparatur pemerintah kedepan diharapkan mampu merubah mindset (pola pikir) dari penguasa menjadi abdi negara dan masyarakat. (Berti Pahabol / SE / LintasPapua.com)