Terkait Kesiapan PON XX 2020, KONI Papua Apresiasi Dukungan Pemerintah Pusat

295
Stadion Papua Bangkit, Stadion yang berada di Kampung Harapan, Sentani, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Stadion baru ini akan difasilitasi dan dianggap keren karena mengadopsi langgam arsitektur lokal. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua, memberikan apresiasi yang tinggi, kepada  Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait percepatan pembangunan infrastruktur  pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX Tahun 2020 di Provinsi Papua.

 

Sekretaris Umum KONI Papua,  Kenius Kogoya mengatakan, bahwa apresiasi ini menyangkut kebijakan anggaran pelaksanaan PON 2020.

Sekretaris Umum KONI Papua, Kenius Kogoya . (ISTIMEWA)

“Ini domainnya Pemerintah, jadi tidak dalam hal KONI secara khusus. Tapi menyangkut pembangunan insfrstruktur PON,” ujar Kenius Kogoya  kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa, (09/10/2018) kemarin.

 

Intinya itu pemerintah pusat sangat mendukung untuk sukses PON 2020. Sukses PON inikan bisa di terjemahkan oleh Kementerian terkait dan kebijakan-kebijakan khusus pemerintah pusat untuk pembangunan percepatan insfrastruktur PON.

 

“Nah ini harus kita jemput karena kementerian-kementerian, seperti PUPR, Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Indonesia. Itu sudah diperintahkan untuk membantu mempercepat kordinasi untuk pelaksanaan PON 2020,” terangnya.

 

Lebih lanjut Kenius  mengatakan, itu merupakan respon langsung dari Presiden Jokowi dan beliau sangat memyambut positif.

PB PON XX 2020, Mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN Pembanguna STADION UTAMA KAMPUNG HARAPAN, tahap berikut PB PON XX 2020 menetapkan MASKOT LOGO JINGGEL, setelah itu Pembentukan SUB PB PON XX 2020, di 6 wilayah Pelaksanaan PON XX 2020, Semua itu harus di legalitas kan demi kelancaran persiapannya, PAPUA BISA, PAPUA SIAP, PAPUA JUARA. (Sumber Gustaf Pui, Petinggi PB PON XX 2020)

“Sekarang tergantung dari kita sendiri, kami dari KONI Papua juga meminta kepada OPD terkait dalam hal ini Dinas Olahraga dan Pemuda, Bapedda, dan dinas-dinas lain harus lebih sering untuk membangun komunikasi dengan Pemerintah pusat terutama kepada kementerian terkait untuk mempercepat pembangunan venue,” ungkapnya.

 

Salah satu kita KONI mengurangi cabang olahraga dari 50 cabor menjadi 45 cabor salah satunya adalah keterbatasan sarana-prasarana dari aspek pembiayaan anggaran yang tidak cukup sehingga. Pemerintah menyampaikan kepada kami untuk mengurangi cabang olahraga.

 

“Jadi dari 50 cabor sudah kita kurangi menjadi 45 cabor di antaranya itu, boling, panjat tebing, arum jeram,korfball, handball,” bebernya.

 

Kalau misalnya pemerintah menyampaikan kepada kita kurangi cabor lagi, ya kita akan ikuti karena kita memang tidak bisa paksakan, kita mau pertandingan bagaimana dengan keterbatasan sarana-prasaran. Jadi sementara kita akan sampaikan ini kepada Gubernur, untuk di SK kan cabor mana yang kita pertandingkan. (Lintas Sport/mg)