Wacana DOB, Masyarakat Mamberamo Raya Minta Pemerintah Daerah Perjelas Batas Wilayah

396
Sekertaris Dewan Persekutuan Masyarakat adat Mamberamo Apawer( DPMA-MA), Marthen NK. Tukeji mengharapkan, penentuan batas jelas dari Mamberamo Raya secara jelas. Tampaksaat jumpa pers dengan berbagai elemen masyarakat Mamra di Waaena. (Fransisca / LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Beberapa Perwakilan dari masyarakat Mamberamo Raya mengelar jumpa Pers terkait dengan kondisi saat ini, ada sebagian wilayah Mamberamo di akui sebagai wilayah lain, sekaligus klarifikasi kondisi penambangan emas tanpa ijin merusak lingkungan.

 

seluruh perwakilan mengharapkan semua pihak duduk bersama menentukan batas wilayah dengan jelas, Selasa(9/10/2018), Metastar Hotel Jayapura.

 

Sekertaris Dewan Persekutuan Masyarakat adat Mamberamo Apawer( DPMA-MA), Marthen NK. Tukeji mengharapkan,  penentuan batas jelas dari Mamberamo Raya secara jelas.

 

“Pemerintah harus melihat daerah ini, satu daerah di klaim 3 Kabupaten, wilayah Jayapura ini di rampas, jadi kita dari orang Tabi kita sama-sama rapat bersama dengan Gubernur supaya menentukan tapal batas supaya jelas, karena akan terjadi konflik. Tabi punya kewenangan dari supaya semua di bicarakan bersama dengan pemerintah juga dewan adat,” ungkapnya.

 

Perwakilan intelektual Mamberamo, Keyen Totouwis, S.IP menyatakan banyak wilayah dirampas, mengijinkan penambangan.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mambramo Raya, Herman Sokaro secara langsung menyampaikan kekecewaanya mengenai pemekaran Saireri yang mengambil wilayah Mamberamo Raya . (Fransisca / lintaspapua.com)

“Bagian dari wilayah Mamberamo Raya wilayah ini sebagian masuk  Puncak Jaya dan Mamberamo Raya yang akan menjadikan ibu kotanya, Mamberamo hilir dan Hulu di jadikan Sarmi, mohon tidak merusak milik aorang Papua sendiri,” katanya.

 

Perwakilan Mahasiswa Mamberamo Raya, Biro Tredo memohon, merasa prihatin dengan kondisi penambangan.

 

“Kalau urus tambang di Mamberamo Raya harus ijin ke masyarakat Mamberamo Raya, di distrik kalau penambangan harus lihat AMDAL-nya, limbahnya merugikan, air bersih sulit dan ikan mati, kasihan penduduk asli, lingkungannya rusak,” jelasnya.

 

 

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mamberamo Raya, Herman Sokaro mengatakan, secara langsung menyampaikan kekecewaanya mengenai pemekaran Saireri yang mengambil wilayah Mamberamo Raya

 

“Pesan dan kesan untuk kakak – kakak dorang di Provinsi Papua di daerah masing-masing,  kami wilayah di Mamberamo Raya, saya mau sampaikan kalau Daerah Otonomi Baru jangan atas namakan Mamberamo Raya, sebab kalau mau mekarkan daerah suku itu, saya kecewa. Saya tolak pemekaran Saireri yang melibatkan Mamberamo Raya,” tandasnya. (Fransisca/ lintasPapua.com)