Pengusaha Orang Asli Papua Akan Didata Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

0
444
Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, Debora Salossa. Saat diwawancara (Erwin / HPP)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua dalam waktu dekat akan mendata jumlah pengusaha asli bumi Cenderawasih.

Pendataan ini, berkenaan dengan akan diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pengganti Perpres 54 2010.

“Kita sedang berupaya untuk mendata jumlah pengusaha OAP. Kami telah bersurat ke seluruh asosiasi jasa konstruksi maupun pengadaan barang, untuk meminta data pengusaha OAP yang valid. Kita harap pendataan ini bisa rampung sebelum tahun anggaran 2019,” terang Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua,  Debora Salossa, di Jayapura, kemarin.

Menurut dia, data-data itu kemudian akan diklarifikasi untuk membuktikan kebenarannya, setelah itu dimasukan dalam data base.

“Sebab memang saat ini kami belum ada data pengusaha asli Papua yang melaksanakan pekerjaan. Sehingga kita mulai dengan data base dulu pengusaha asli Papua dulu supaya jelas nantinya para pengsaha OAP yang akan ikut dalam lelang terbatas Rp2,5 miliar”.

“Intinya ini kebijakan afirmasi sehingga nanti kita siapkan sistem sendiri ataukah nanti kita tetap berpatokan pada standar biding document. Namun satu hal yang pasti Perpres ini kemungkinan baru akan kita terapkan full di 2019 mendatang. Atau pada penghujung 2018 untuk pekerjaan 2019,” ucap dia.

Sebelumnya, pemberlakuan Perpres 16 2018 mulai disosialisasikan di Provinsi Papua. Regulasi yang sejatinya diterapkan sejak Juli lalu tersebut, diharapkan mulai dilaksanakan pada 2019 mendatang, sebab diklaim memberi banyak afirmasi bagi orang asli Papua.

Perpres baru itu juga mengatur tentang pelaksanaan lelang terbatas senilai Rp2,5 miliar, khusus bagi pengusaha OAP.

Kendati demikian, lanjut dia, untuk lelang penunjukan langsung perubahan hanya terjadi untuk paket pekerjaan di wilayah pesisir yang sebelumnya Rp500 juta, kini menjadi Rp1 miliar. Sementara untuk wilayah pegunungan tak berubah, yakni masih pada nilai Rp1 miliar untuk penunjukan langsung. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)