Wabup Giri Wijayantoro  Buka Sosialisasi Pedoman Penyusunan RKA 2019

98
Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro didampingi Asisten II Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Eddy Susanto dan Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura, Subhan, S.E., membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan RKA Tahun Anggaran 2019, di HoreX Hotel, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (2/10/2018) pagi. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Wakil Bupati (Wabup) Jayapura, Giri Wijayantoro secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019, di HoreX Hotel, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (2/10/2018) kemarin pagi.

 

Dihadiri Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura Subhan, S.E., Asisten II Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura Eddy Susanto dan peserta sosialisasi dari Kasubbag Umum Program dan Kasubbag Keuangan serta Bendahara Pengeluaran di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura.

 

“Hal ini dilakukan terkait dengan persiapan kewajiban pemerintah daerah, khususnya proses-proses RAPBD Tahun 2019 dan juga ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh seluruh OPD baik kasubbag program, kasubbag keuangan dan bendahara pengeluaran yang akan membuat suatu program kegiatan dari setiap OPD yang sesuai dengan kewajiban dari OPD,” ujar Wabup Giri kepada wartawan usai membuka kegiatan sosialisasi tersebut.

 

Dengan memperhatikan prioritas daerah dan kemampuan keuangan, lanjut kata Giri, para pimpinan OPD disepakati dalam penyusunan APBD tahun 2019, usulan pembangunan akan dilaksanakan lebih memihak kepada rakyat dan harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

 

“Hal ini agar memberikan pengaruh yang positif, sehingga predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang telah kita raih sebanyak empat kali berturut-turut ini dapat tetap kita pertahankan di tahun depan menjadi lima kali berturut-turut,” kata Giri Wijayantoro.

 

“Sehingga hari ini (kemarin) kita dari Pemkab Jayapura mengadakan sosialisasi penyusunan RKA, guna mewujudkan komitmen kita bersama terkait dengan output-output dari kegiatan program ini harus secara langsung kewajiban dari setiap perangkat daerah (PD) untuk bisa menyampaikan program-program kualitas serta bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum,” Sambung Giri.

 

Selanjutnya, pembahasan APBD tahun 2019 agar dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan, terutama dalam rangka peningkatan pelayanan pembangunan ekonomi masyarakat.

 

“Jadi, APBD tahun 2019 benar-benar disusun sehingga fungsi yang melekat pada APBD seperti yang diamanatkan dalam PP Nomor 58 tahun 2005 dapat terlaksana dengan baik. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilisasi,” bebernya.

 

Sebab, kata Giri, terlaksana atau tidak fungsi-fungsi tersebut, sangatlah berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta terciptanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya daerah serta pemberdayaan daerah.

 

Diharapkan, penggunaan APBD harus dilakukan secara terbuka dan bertanggungjawab, serta penggunaan APBD sebesar-besarnya untuk peningkatan kemakmuran rakyat sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

 

“Dalam sambutan Bupati yang saya bacakan tadi (kemarin) itu sudah jelas, maka itu saya ingatkan sekali lagi dalam penyusunan RKA 2019 agar mementingkan produktivitas dan tidak boleh mementingkan fasilitas. Supaya kita bisa memperkuat ekonomi kerakyatan,” tegasnya.

 

“Jadi, sumberdaya yang ada ini bisa lebih bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat. Maka pemerintah harus jeli untuk hal-hal bagaimana membuat sutau program produktivitas. Jangan cuma mementingkan fasilitas saja, tapi produktivitas sangat penting. Supaya kita bisa mengejar ketinggalan-ketingglan yang ada ini,” kata Wabup Giri mengakhiri wawancara. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)