Pemkab Jayapura Sikapi Masalah HGU antara Masyarakat Adat Kaureh dan Perusahan Kelapa Sawit

103
Suasana Pertemuan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Sinar Mas dengan Masyarakat Adat Kaureh yang membahas persoalan HGU. (Irfan / HPP)

SENTANI  (LINTAS  PAPUA) – Permasalahan Hak Guna Usaha (HGU) antara masyarakat adat Kaureh dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sinar Mas terus bergulir. Untuk mengatasinya, pemerintah akan segera membentuk tim kerja guna menyelesaikan persoalan tersebut.

Selain permasalahan HGU, masyarakat adat Kaureh juga meminta agar pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit itu bisa dengan transparan memberikan bantuan program CSR dan pembuatan kebun plasma kepada masyarakat adat Kaureh sebagai pemilik hak ulayat atas perkebunan kelapa sawit tersebut.

Permasalahan tersebut dibahas dalam pertemuan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sinar Mas dengan masyarakat adat Kaureh yang difasilitsi oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, bertempat di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (1/10/2018) pagi.

Pertemuan ini dibuka langsung oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E, M.Si, dan dihadiri Ketua Tim Ekonomi Pemerintah Kabupaten Jayapura Adolof Yoku, S.P, M.M., Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura Louis Nauw, Kepala Distrik Kaureh Najamuddin, perwakilan BPN serta empat orang perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sinar Mas dan puluhan masyarakat adat hak ulayat pemilik lahan dari Kaureh-Yapsi.

Ketua Tim Ekonomi Pemkab Jayapura, Adolof Yoku menjelaskan, memang masalah saat ini adalah HGU (Hak Guna Usaha), perusahaan perkebunan kelapa sawit yang hadir disana itu mereka (masyarakat adat) sudah ketahui adalah perusahaan besar di Taja-Lereh.

 

“Mungkin selama ini sedikit buta, sehingga ada yang mengatakan bahwa kontrak sudah selesai, atau kontraknya hanya selama 25 tahun saja. Tapi, sementara mereka tidak memiliki dokumen baik yang ada di tangan kepala suku atau Ondo. Jadi mereka tidak pegang dokumen tersebut, karena dokumen mengenai HGU pembangunan perkebunan kelapa sawit itukan ada di pemerintah dalam hal ini BPN dan juga ada di Perijinan (DPMPTSP),” kata Adolof Yoku.

 

Menurut pria yang juga Kepala Dinas TPH Kabupaten Jayapura, bahwa dokumen tersebut harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

 

“Sebelumnya kan mereka sudah teriak-teriak mau tutup atau palang perusahaan perkebunan kelapa sawit itu. Karena masyarakat adat di Taja-Lereh sebagai pemilik lahan merasa kontrak hanya selama 25 tahun atau sudah habis, namun melalui pertemuan ini kita baru mengetahui kalau HGU itu kontraknya selama 35 tahun dan akan berakhir di tahun 2033 atau masih ada sekitar 15 tahun lagi,” tuturnya.

 

“Sehingga masalah tuntutan masyarakat adat ini perlu dibentuk sebuah tim sesuai dengan arahan pak Bupati. Supaya masalah itu bisa ditelusuri dan diikuti serta diselesaikan secepatnya baik itu persoalan HGU maupun CSR program bantuan dari perusahaan berupa fasilitas-fasilitas penting apa saja yang perlu dibangun atau diberikan kepada masyarakat,” sambung Adolof Yoku.

 

Adolof Yoku juga menjelaskan, nantinya tim ini akan diisi dari pemerintah daerah dalam hal ini Tim Ekonomi, kemudian masyarakat adat, Kepala Distrik, Kepala BPN dan juga perwakilan dari pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sinar Mas.

 

“Nanti setelah kami terima data dalam bentuk nama, maka dalam waktu dekat kami akan undang untuk melaksanakan pertemuan lanjutan lagi,” ujar Mantan Kepala SPMA di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur itu. (Irfan  / Koran Harian Pagi Papua)