Bupati Mathius Awoitauw  Minta Pusat Kembalikan Kewenangan Pengelolaan Hutan ke Kabupaten/Kota

0
486
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si., saat diwawancara. (Irfan)

SENTANI (LINTAS PAPUA)  – Pemerintah Pusat diminta kembalikan kewenangan pengelolaan hutan kepada kabupaten/kota. Karena kebijakan yang ada sekarang ini untuk kewenangan pengelolaan hutan diberikan kepada pemerintah provinsi, sehingga provinsi dinilai terlalu jauh untuk merawat dan mengelola hutan yang dikuasai oleh masyarakat adat.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw ketika ditanya wartawan harian ini usai membuka kegiatan Pelatihan Pengawasan Dana Kampung (Desa) bagi Sembilan (9) Dewan Adat Suku, di Aula BPPTP Papua Papua Yahim, Kota Sentani, belum lama ini, menyebutkan hal ini harus segera dipertimbangkan agar kewenangan pengelolaan hutan dikembalikan kepada kabupaten/kota.

“Ini harus segera dipertimbangkan, supaya kewenangan (pengelolaan hutan) ini dikembalikan ke kabupaten/kota. Contoh kasus di Papua dan Papua Barat, hitan dan tanah di dua provinsi ini masih dikuasai oleh masyarakat adat. Apalagi masyarakat adat ini lebih dekat dengan pemerintah daerah di kabupaten/kota, ujarnya.

Ia mengungkapkan, pemerintah provinsi dalam kebijakan dari pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk mengelola hutan itu dinilai rentang kendalinya terlalu jauh untuk merawat dan mengelola hutan yang dikuasai oleh masyarakat adat.

“Dengan dikembalikannya pengelolaan hutan kepada kabupaten,  juga merupakan upaya penguatan kapasitas kabupaten/kota, imbuhnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah pusat, agar bisa mengembalikan kewenangan pengelolaan hutan kepada kabupaten/kota.

”Kita minta pemerintah pusat untuk kembalikan kewenagan pengelolaan hutan ke kabupaten,”  pinta Mathius Awoitauw. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here