JAYAPURA (LINTAS PAPUA) — Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sejak 1 Agustus hingga 30 September melaksanakan kampanye imunisasi Measles, Rubella dan Polio (MRP). Namun hingga 20 September 2018, Provinsi Papua berada di urutan 13 dari 28 provinsi di Indonesia dengan capaian 52,92 persen.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes saat memberikan keterangan pers kepada puluhan wartawan di kantornya, Jumat (21/09) mengatakan, saat ini sebanyak 488,709 anak berusia sembilan bulan sampai di bawah 15 tahun baik PAUD, TK, SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Provinsi Papua sudah mendapatkan imunisasi. Sementara khusus polio Papua baru mencapai 47,80 persen untuk bayi nol bulan sampai anak dibawah 15 tahun.

“Saya mau katakan Papua tidak tertinggal karena berada di urutan 13 mari kita bekerja secara lebih keras lagi untuk mencapai target yang sudah ditetapkan secara rasional,” kata Aloysius.

Menurutnya, ada lima (5) faktor penyebab, mengapa Provinsi Papua baru mencapai 52,92 persen dalam pelaksanaan imunisasi MRP. Pertama, masalah geografis. Hampir semua Puskesmas dengan transportasi menggunakan pesawat dan helicopter.

Kedua, masalah keamanan. Ini terjadi di dua kabupaten yakni Puncak Jaya meliputi Puskesmas Ilu, Tingginambut, Jigoknime dan Torere, Puskemas Geselma di Kabupaten Nduga dan Puskesmas Douvo di Kabupaten Puncak. Ketiga, masalah lemahnya komitmen daerah. Ini terkait dengan rendahnya komitmen anggaran dari kepala daerah dan penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang tidak sesuai petunjuk teknis (juknis).

“Selain itu, keempat, masalah KIPI dimana dokter dan petugas imunisasi tidak mau memberikan imunisasi karena takut kejadian KIPI seperti yang terjadi di Distrik Kurulu, Jayawijaya. Kelima, isu halal dan haram dari vaksin ini yang menimbulkan pro kontra,” jelas Aloysius.

Oleh kelima factor ini, lanjut Aloysius, sebanyak 12 kabupaten khususnya di wilayah Pegunungan Tengah Papua per 20 September 2018 memiliki persentase capaian di bawah 1o persen, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Nduga, Yahukimo, Tolikara, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Intan Jaya, Yalimo, Jayawijaya, Deiyai, Dogiyai, dan Puncak.

“Oleh karena itu, kami sudah bersurat kepada Bapak Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Kemenkes RI agar memperpanjang imunisasi MRP ini hingga Oktober. Apalagi, wilayah Papua berbatasan dengan Papua New Guinea (PNG) dimana hingga saat ini sedang terkena 9 kejadian luas biasa Polio,” tegas mantan Direktur RSUD Abepura.

Aloysius berharap, perpanjangan pelaksaaan imunisasi yang diajukan ini dapat dimanfaatkan oleh semua kabupaten yang memiliki cakupan rendah, dimana peran kepala daerah untuk peduli dan proaktif sangat dibutuhkan. Sebab Papua dengan dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan asupan gizi yang rendah  sangat rentan terhadap penularan MRP di kalangan anak-anak.

“Untuk itu salah satu upaya supaya supaya dia kebal terhadap berbagai penyakit hukumnya wajib anak-anak kita diberikan kekebalan tubuh lewat imunisasi,” tegasnya.

Sekedar diketahui, pada 2006 lalu Dinas Kesehatan sudah melakukan imunisasi polio dan di Papua sudah tidak ada kasus polio lagi. Di tahun 2017, secara nasional imunisasi campak dan rubella dimulai di 5 provinsi di pulau Jawa.

Sedangkan 28 provinsi di luar Jawa baru dilakukan tahun ini. Imunisasi ini dilakukan dengan tujuan supaya ada kekebalan anak umur 9 bulan dan di bawah 15 tahun.

“Imunisasi ini bisa diberikan dobol, jadi misalnya tahun lalu, dia dapat Imunisasi campak itu bisa dobol itu bisa. sehingga jangan sampai ada kekuatiran bawa tahun lalu sudah mendapatkan imunisasi sehingga jangan sampai terjadi apa-apa itu tidak berdampak,” ujarnya. (Gusty Masan Raya / www.PapuaBangkit.com )