JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –   Pemerintah Provinsi Papua segera mensosialisasikan keputusan bersama Mendagri, Menpan RB dan BKN tentang penegakkan terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman dari pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi.

 

Hal demikian sebagaimana disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri di Jayapura, akhir pekan lalu.

 

Dia katakan, keputusan bersama itu sudah diterima oleh Pemprov Papua namun hingga saat ini pihaknya belum melakukan penghitungan jumlah PNS di seluruh bumi cenderawasih yang telah dijatuhi hukuman penjara atas kasus korupsi.

 

“Soal data kita belum bisa bicara sampai kesitu. Mungkin saat ini kita mau sosialisasi dulu kepada seluruh PNS yang ada di provinsi maupun kabupaten dan kota. Karena ketika keputusan ini turun, yang bersangkutan tidak kaget. Sebab keputusan ini sudah memiliki ketetapan hukum pula,” terang dia.

 

Kendati begitu, keputusan memecat PNS korupsi di Papua tak serta merta dilakukan secara semena-mena. Melainkan bakal dikaji antara surat keputusan dua menteri dan BKN, selanjutnya mempertimbangkan tingkat (kesalahan) pegawai yang melakukan korupsi.

 

Terakhir disesuaikan lagi dengan UU ASN dan kepegawaian daerah. “Dari situ baru kita ambil keputusan maupun langkah-langkah yang tepat,”ucapnya.

 

Elysa pada kesempatan itu mengapresiasi keputusan bersama dua menteri BKN, sehingga Pemprov Papua sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, siap melaksanakan putusan itu.

 

“Tapi sebenarnya yang ingin saya tekankan disini adalah bukan untuk menakut-nakuti ASN. Tetapi bagaimana supaya surat keputusan ini dijadikan sebagai sebuah refernsi supaya bagaimana seluruh aparatur sipil negara yang ada di Papua ini bisa mencegah secara dini dan menghindari praktik korupsi”.

 

“Sebab pemerintah itu kan selalu menginisisasi bagaimana pencegahan korupsi di lingkungan aparatur. Namun jika masih tak diindahkan barulah kita mendoron penyidikan dan penindakan kepada PNS yang tetap melakukan korupsi,” terangnya.

 

Sebelumnya, Mendagri, Menpan RB dan BKN menerbitkan keputusan bersama nomor 182/6597/SJ, 15 Tahun 2018, dan 153/KEP/2018, tentang penegakkan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungan dengan jabatan.

 

Keputusan bersama ini ditetapkan di Jakarta 13 September 2018 yang ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolu, Menpan RB Syafruddin dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana. (Berti  Pahabol)