Banyak Pengembang Perumahan di Kab. Jayapura Belum Laporkan Fasos dan Fasum

0
596
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKP2) Kabupaten Jayapura, Arry Ronny Deda. (Irfan/HPP)

SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) menyatakan, masih banyak pengembang perumahan (developer) belum melaporkan dan juga menyerahkan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) kepada pemerintah daerah setempat.

“Ya, penyerahan (Fasum dan Fasos) ini juga tidak pernah ada laporan di kami. Sedangkan yang sudah menyerahkan atau melaporkan itu jumlahnya masih sangat minim sekali, kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Jayapura, Arry Ronny D. Deda, S.IP, M.T., ketika menjawab pertanyaan wartawan harian ini, di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (14/9/2018) sore.

Arry Ronny Deda menuturkan, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) di perumahan-perumahan untuk memastikan keberadaan Fasum dan Fasos di tempat tersebut.
Makanya, kedepan saya berencana akan melakukan monitoring dan evaluasi karena kita merupakan bagian dari mengawasi atau mengendalikan ruang atau kawasan-kawasan permukiman, tuturnya.

Lanjut dirinya mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam penataan ruang. Selain telah ada aturannya, penyediaan fasum dan fasos juga sangat penting bagi warga perumahan.

“Sehingga pihak pengembang yang ingin melakukan pembangunan perumahan dimana saja itu harus sinkron dengan ketentuan yang ada. Karena mereka atau setiap pengembang perumahan punya ketentuan atau wajib harus ada (menyediakan) lahan untuk fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum),” sambungnya.

Dua fasilitas yang dimaksud, kata Arry Ronny Deda, ruang terbuka hijau (RTH), tempat ibadah, sarana olahraga, taman bermain, jalan penghubung dan drainase.

“Karena fasum dan fasos merupakan hak warga perumahan yang wajib dipenuholeh para developer (pengembang). Keberadaannya sangat penting sebagai sarana aktualisasi warga seperti bersosialisasi, kegiatan pendidikan maupun keagamaan. Apalagi ini ada aturannya, kata pria yang pernah menjabat sebagai Kepala DP2KB Kabupaten Jayapura tersebut.

Arry Deda lalu menyebutkan, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman yang mengatur bahwa 30 persen dari lahan yang ada digunakan untuk fasos dan fasum.

Selain RTH dan tempat ibadah, sebut Arry Deda, setiap pengembang juga berkewajiban menyiapkan lahan pasar dan makam. Luas bidangnya disesuaikan dengan jumlah penduduk.
Bahkan lahan untuk pasar dan makam juga harus dong (mereka) siapkan di lokasi perumahan, tergantung berapa jumlah rumah dan masyarakat yang akan menempati tempat tersebut. Untuk lokasi lahan boleh di dalam perumahan ataupun di luar area. Yang jelas, mau perumahan besar maupun kecil aturan itu harus ditaati oleh pengembang, sebutnya.

Meskipun demikian, Arry Deda mengaku, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan Fasum dan Fasos dari pengembang perumahan. Itulah persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh pengembang.

“Dan, ada beberapa kriteria dalam membangun suatu kompleks-kompleks perumahan ataupun kawasan permukiman yang akan dilakukan oleh pengembang perumahan (developer), ucapnya. (Irfan  / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here