Capai Rp. 16 Miliar, TPP Siap Turun Lapangan Tagih Piutang PBB P2

0
55
Kepala Bappenda Kabupaten Jayapura, Theopilus H. Tegay, kepada wartawan usai rapat harmonisasi tersebut, di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Jumat (23/2/2018). (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Tim Penanganan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (TPP-PBB-P2) yang telah dibentuk oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura beberapa waktu lalu itu terdiri dari Satpol-PP, BPKAD, Inspektorat, BPN, DPMPTSP Pemerintah Distrik dan Kepala Kelurahan/Kampung akan turun ke lapangan pada Senin (10/9/2018) pekan depan untuk menagih piutang PBB-P2 kurang lebih sebesar Rp 16 miliar.

Piutang PBB-P2 yang belum masuk ke kas daerah ini berdasarkan data pelimpahan OP-PBB dari Kantor Pajak Pratama Jayapura itu sejak tahun 1990 sampai 2013
Demikian dikatakan Kepala Bappenda Kabupaten Jayapura, Theopilus H. Tegay, saat dikonfirmasi wartawan harian ini usai kegiatan sosialisasi penanganan piutang PBB-P2 di Aula Kantor Distrik Waibhu, Jumat (7/9/2018) siang.

Tentunya minggu depan kita sudah mulai harus action di lapangan. Dan, sebelum kita turun ke lapangan untuk tim penanganan piutang PBB-P2 melakukan baik itu penagihan aktif, pemutakhiran atau validasi data, ya kita harus siapkan antara lain data-data piutang PBB-P2 setiap kampung atau kelurahan yang ada di tiga distrik di Wilayah Pembangunan (WP) I baik Distrik Sentani, Distrik Sentani Timur dan Distrik Waibhu, kata pria yang akrab disapa Theo tersebut.

Kemudian sebelum turun ke lapangan untuk menagih piutang PBB-P2, Kaban Theo menyampaikan, bahwa dirinya akan adakan pembekalan kepada seluruh tim untuk melakukan tugas-tugas teknis di lapangan. Sedangkan untuk format laporan atau format pengambilan data di lapangan itu semuanya sudah disiapkan.

“Sehingga kita harapkan adanya dukungan dari pemerintah distrik, pemerintah kelurahan/kampung dan juga pengurus RT/RW, agar nilai piutang PBB-P2 kita yang kurang lebih sebesar Rp 16 miliar ini ada progress atau peningkatan dalam rangka penanganan piutang PBB tersebut berdasarkan penyampaian dari tim KPK RI saat melakukan Monev pada tanggal 27 Agustus 2018 lalu di Kabupaten Jayapura,” sambungnya.

Menurut Theo, sebagai tahap awal, pihaknya telah melakukan sosialisasi penanganan piutang PBB-P2 di tiga distrik yang berada di Wilayah Pembangunan (WP) I yakni, Distrik Sentani, Distrik Sentani Timur dan Distrik Waibhu.

“Ya, kita setelah dua hari melakukan sosialisasi penanganan piutang PBB-P2 baik di Distrik Sentani pada Kamis (6/9) lalu dan hari ini (kemarin) di dua distrik yang kita bagi ada yang lakukan sosialisasi di Distrik Sentani Timur dan saya bersama beberapa staf lakukan sosialisasi di Distrik Waibhu. Tujuannya, untuk memberikan informasi kepada pemerintah kelurahan/kampung dan pengurus RT/RW guna penanganan piutang PBB-P2 nanti,” tuturnya.

Ia menambahkan, penanganan piutang PBB-P2 ini dilakukan sesuai dengan LHP-BPK sejak dua tahun terakhir. Sehingga diharapkan di tahun 2019 mendatang khusus untuk piutang PBB-P2 ini bisa terkoreksi, karena tugas-tugas tim yang aka dilakukan selama dua atau tiga bulan kedepan di tahun 2018 ini.

Nilai piutang PBB-P2 berdasarkan data pelimpahan OP-PBB dari Kantor Pajak Pratama Jayapura sejak tahun 1990 hingga tahun 2013.

Nah, inikan data dari sekian tahun itu bisa saja ada yang terjadi pendobelan, kekeliruan atau mungkin sudah ada yang melunasinya. Namun belum dianggap lunas akibat tidak terlihat di database kami, maka itu kita akan lakukan validasi. Dari nilai piutang kurang lebih sebesar Rp 16 miliar itu akan kita lihat terlebih dahulu berapa yang nanti akan kita tagih, berapa yang nanti terkoreksi untuk proses pengisian piutang atau diusulkan untuk penghapusan,” jelasnya.

Kaban Theo berharap, adanya dukungan dari masyarakat selaku wajib pajak (WP) yang ada di Kabupaten Jayapura untuk melunasi kewajiban pembayaran PBB-P2.

“Kami dalam hal ini Bappenda sangat berterima kasih atas partisipasi masyarakat yang sudah membayar atau melunasi pajak PBB-P2, karena itu juga telah memberikan kontribusi untuk peningkatan PAD Kabupaten Jayapura. Manfaatnya nanti, tentu Pemkab Jayapura akan kembalikan dalam bentuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum baik itu, pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan,” tukas Theopilus H. Tegay. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)