Ilustrasi Partai Politik (ISTIMEWA)

JAYAPURA  (LINTAS  PAPUA)  – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Lokal Bersatu Provinsi Papua dan Papua Barat  mendatangi Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Jumat (24/8/2018) petang, menuntut diikutsertakan dalam Pemilu 2019.

Dipimpin pendiri dan Ketua Umum Partai Lokal Bersatu Papua dan Papua Barat, Kris Fonataba, mereka menyampaikan aspirasi yang menuntut Gubernur sebagai pimpinan daerah di bumi cenderawasih, agar memperjuangkan hak anak asli tersebut.

“Atas nama rakyat Papua dengan tegas menuntut hak konstusional kami Partai Papua Bersatu sebagai peserta Pemilu 2019, kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua,” tegas Kris dalam orasinya.

Kris juga mengharapkan agar lembaga pemerintah dan DPR Papua mendorong diterbitkannya nomor registrasi terhadap tiga peraturan daerah khusus (Perdasus) yang telah ditetapkan pada 2016 lalu.

Yakni, Perdasus Partai Lokal, Perdasus Orang Asli Papua (OAP) Perdasus Rekruitmen Partai Politik.

“Sebab merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Papua agar segera mengeluarkan lembaran daerah sesuai tindakan hukum keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No. 137 Tahun 2017 tentang pemerintah pusat tidak dapat menolak pengusulan Perda pemerintah provinsi se-Indonesia”.

“Serta aturan 30 hari masa pengajuan Perdasus kalau tidak diregister oleh Mendagri, maka dikatakan sah secara hukum,” tuturnya.

Sebelumnya, Partai Papua Bersatu menjadi yang pertama di Papua mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Papua. Partai ini resmi mendaftar untuk ikut pemilu legislatif (pileg) DPRD Kabupaten/Kota, DPR Papua, DPR RI dan DPD 2019 mendatang.

Rombongan partai lokal ini diterima secara langsung oleh Komisioner KPU Papua Divisi Hukum, Tarwinto.

Pada kesempatan itu, Komisioner KPU Tarwinto menyambut positif pendaftaran tersebut dan siap mendorong pemberkasan hingga ke tingkat yang lebih tinggi.

“Yang pasti KPU berpegang pada UU 7 2017 tentang pemilihan umum bagi parpol nasional dan PKPU terkait tahapan dan verifikasi parpol pileg 2019. Sehingga untuk keikutsertaan partai lokal pun sebenarnya ada landasan hukumnya. Jujur kita belum tahu apakah sudah ada atau belum, namun kita tunggu saja perkembangan kedepan dari pemerintah provinsi,” terang dia. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)