Ketiadaan Partai Politik Lokal dan Pentingnya Peran Partai Politik Nasional Dalam Memperjuangkan Konsistensi Implementasi Otsus Papua

 

“Sebuah Perspektif Kepentingan Politik Lokal (Otsus) Papua Yang Harus Diperjuangkan Pada Pemilu 2019”

 

Oleh: Ardon Etus Nauw

 

 

Pemilihan umum datang lagi. Perdamaian universal dikumandangkan dan Rubah (Anjing Hutan) menunjukan satu minat yang tulus untuk memperpanjang hidup Unggas (yang menjadi santapannya). Hal inilah yang dikatakan oleh Mary Ann Evans atau yang biasa dikenal publik dunia sebagai George Eliot, seorang  novelis cantik kelahiran Nuneaton Ingris, 22 November 1819 dan meninggal di London 22 September 1880 pada umur 61 tahun. Hal inilah yang menjadi tanda tanya kepada kita, mengapa pemilu legislatif di Indonesia selalu berjalan subur dari tahun ke tahun tetapi rakyat Indonesia masih banyak yang hidup dalam kemiskinan, kasakitan, kebodohan, kemelaratan dan kematian ?

 

Pemilihan Umum Anggota Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Indonesia tinggal menunggu beberapa pekan ke depan lagi sudah siap digelar pemilihan umum untuk tahun perioderisasi 2019-2024, yaitu pada tanggal 8 April hingga 17 April 2019 mendatang.

 

Jumlah partai politik peserta pemilu legislatif di tahun 2019 adalah 20 partai politik. Dimana 4 partai politik berasal dari partai lokal Aceh dan 16 partai politik berasal dari partai nasional. Untuk kejelasannya diantaranya ialah (diuraikan sesuai nomor urut):

  1. Partai PKB
  2. Partai Gerindra
  3. Partai PDIP
  4. Partai Golkar
  5. Partai NasDem
  6. Partai Garuda
  7. Partai Berkarya
  8. Partai PKS
  9. Partai Perindo
  10. Partai PPP
  11. Partai PSI
  12. Partai PAN
  13. Partai Hanura
  14. Partai Demokrat
  15. Partai Aceh
  16. Partai Sira (Aceh)
  17. Partai Daerah Aceh
  18. Partai Nanggroe

Aceh

  1. Partai Bulan Bintang

(PBB)

  1. Partai Keadilan dan

Persatuan Indonesia

(PKPI)

 

Menurut Mac Iver, partai politik adalah suatu perkumpulan yang terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan politik yang diusahakan melalui cara-cara yang sesuai dengan konstitusi atau UUD. Sedangkan menurut UU RI No.31 tahun 2002, partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita, untuk dapat memperjuangkan kepentingan anggota, kepentingan masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilu.

 

Sedangkan fungsi partai politik sendiri menurut UU RI No.31 tahun 2002 ialah (pertama) pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarkat, berbangsa dan bernegara, (kedua) penciptaan iklim yang kondusif dan program kongkrit serta berbagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat; (ketiga) penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (keempat) partisipasi politik warga negara dan (kelima) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender.

 

~ Quo Vadis Otsus

dan Ketiadaan Parpol

Lokal Papua

 

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia Melalui UU No.21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No.135 dan Tambahan Lembaran Negara No.4151) yang telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.57 dan TLN No.4843). UU No.21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus.

 

Dimana didalam 79 pasal tersebut pada Bab VII pasal 28 ayat 1, 2, 3 dan 4 mengatur tentang Partai Politik. Yaitu (ayat 1) penduduk provinsi papua dapat membentuk partai politik; (ayat 2) Tatacara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (ayat 3) rekruitmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli papua; (ayat 4) partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing.

 

Terkait pembentukan partai lokal di Papua hingga saat ini belum bisa dibentuk karena persoalan alasan politik nasional maupun alasan masih terkendalanya kelengkapan infrastruktur dan suprastruktur hukum (perdasi dan perdasus) yang masih harus dituntaskan oleh MRP, DPRP dan Pemerintah Daerah.

 

Memang sempat pada bulan Oktober tahun 2017 lalu, ada segenap masyarakat asli papua yang mencoba membentuk salah satu partai lokal yaitu Partai Papua Bersatu dan dipimpin oleh Kris Fonataba, kemudian  didaftarkan ke KPU Papua tetapi pada akhirnya juga ditolak oleh KPU Papua.

 

Alasan KPU Papua tidak mengakomodir parpol lokal bukan hal yang salah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPU mengacu kepada mekanisme dan undang-undang dalam PKPU. Sebuah parpol ada dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 

Persoalan ini kemudian mendorong DPR Papua mengeluarkan peraturan daerah khusus (Perdasus) tentang Partai lokal. Namun upaya tersebut kemudian kandas di tangan Pemerintah Pusat di Jakarta. Menteri Hukum dan HAM membatalkan SK Parpol lokal, Partai Papua Bersatu, sebagaimana dilansir tabloidjubi.com edisi 18 Januari 2018. Menteri Dalam Negeri juga menolak Perdasus Partai lokal tanpa alasan jelas.

 

Terkait persoalan ini maka pada tanggal 27 Maret 2018, Yan Cristian Warinussy, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, kepada suarapapua.com, menilai bahwa situasi menjelang pemilihan anggota legislatif dan pemilu tahun 2019, Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua dan Papua Barat, bersama Dewan Adat Papua mestinya dapat mendorong amandemen pasal 28 UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (juga Papua Barat).

 

Itulah perjuangan berat yang sudah diperjuangkan oleh orang asli papua untuk menuntut hak mereka didalam status quo UU Otsus yang notabenenya diberikan sendiri oleh Pemerintah Pusat di Jakarta dengan berbagai janji politik yang “manis-manis” tetapi tidak pernah konsisten untuk membangun Papua sesuai marwah Otsus yang sesungguhnya.

 

Apakah ini yang dikatakan oleh Jimmy Carter, Mantan Presiden USA bahwa “kewajiban yang menyedihkan dalam politik adalah memperjuangkan keadilan dalam dunia yang penuh dosa” ? Atau mungkin yang disebut oleh Wuer Kaixi bahwa “kami tak punya banyak waktu untuk mendengar kalian ? Dan atau mungkin juga yang dikatakan oleh Adlai Stevenson, pidato kampanye, 1952 bahwa “saya memberi musuhku satu tawaran: jika mereka berhenti mengatakan kebohongan kita, saya akan berhenti mengatakan kebenaran tentang mereka”. Dengan demikian apa boleh buat ? itulah politik: Api masih jauh dari panggang.

 

Persoalan ini mengakibatkan orang asli papua kehilangan hak politik mereka. Terutama memiliki parpol lokal yang pada akhirnya akan mengakomodir kepentingan masyarakat Papua dan juga turut menjaga marwah UU Otsus dalam perkembangan implementasinya. Harapan ini sebagaimana masyarakat asli papua ingin  diperlakukan sama seperti Provinsi Aceh Nanggroe Darrusalam yang juga mendapatkan kebijakan Otsus oleh Pemerintah Pusat di Jakarta dan berhasil memiliki 4 parpol lokal yang sebagaimana telah diakomodir sebagai peserta pemilu legislatif pada pemilu 2019 mendatang.

 

PENTINGNYA PERAN PARPOL NASIONAL DALAM  MENGAWAL OTSUS PAPUA

 

 

Apabila UU tidak akomodatif maka Elit Parpol harus akomodatif. Presiden USA, Winston Churchill, mengatakan bahwa “beberapa orang mengubah partainya demi kepentingan prinsip; yang lain mengubah prinsip untuk kepentingan partainya”. Mungkin hal ini yang harus dilakukan oleh elit politik lokal di Papua yang telah terakomodir dalam parpol nasional di Papua. Atau apakah kita harus menunggu orang-orang bijaksana seperti yang dikatakan oleh Plato  “manusia tidak akan pernah melihat akan berakhirnya kesulitan sampai………pencinta kebijaksanaan mendapatkan kekuasaan politik, atau pemegang kekuasaan………menjadi pencinta kebijaksanaan”.

 

Hal apapun yang terjadi majunya pembangunan di Papua tetap menjadi tanggung jawab elit politik lokal juga. Meskipun kapasitas dan status politik parpol berbeda, namun tujuan pembangunan tetap sama. Papua harus bangkit, mandiri, sejahtera dan berkeadilan dalam kerangka semangat implementasi UU Otsus yang sudah dibangun selama ini.

 

Pemilu tahun 2019 mendatang bukanlah ajang untuk kita harus bersaing dan saling sikut menyikut soal siapa yang harus menang dan mendapatkan kursi terbanyak di Papua. Tetapi momen tersebut adalah ajang untuk para elit politik lokal yang sudah tercover ke dalam masing-masing parpol nasional yang akan menjadi peserta pemilu tahun depan, harus bersama-sama membangun satu tekad yang bulat untuk mendorong “isu-isu strategis” yang berkaitan erat dengan kepentingan nasib Otsus Papua.

Saran ini ditujukan kepada siapa pun anda, entah orang asli papua maupun orang non papua, anda semua harus bertanggung jawab untuk kepentingan kehidupan kita bersama di Papua. Sebab masalah yang terjadi di Papua bukan dikhususkan hanya bagi orang asli papua, tetapi bagi anda semua yang tinggal di Papua. Untuk itu, Otsus harus tetap menjadi tanggung jawab kita bersama.

 

Jika ada politisi lokal yang tidak mengakomodir isu-isu strategis yang berkaitan dengan persoalan utama di Papua. Mereka itu dapat dikatakan seperti yang dikatakan oleh I.Wibowo dalam bukunya Negara Centeng yaitu bandit-bandit demokrasi yang cenderung memaanfaatkan momen-momen politik tertentu untuk melenggangkan kepentingan kapital pribadi mereka maupun kelompok mereka sendiri. Orang-orang seperti begini adalah perusak tatanan masyarakat dan turut memperpanjang penderitaan rakyat diatas ketidak adilan.

 

Untuk memperjuangkan hal tersebut mungkin saat ini kita tidak didukung oleh sumber daya (infrastruktur) Otsus yang memadai tetapi tetaplah harus kita berjuang. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Elie Wiesel, dosen dan aktivis politik, “mungkin baik bahwa sarana kita cukup terbatas dan kemampuan kita terbatas ketika kita hendak menekan pemerintah kita. Tapi apakah itu menjadi alasan untuk tidak melakukan apapun ? Putus asa juga bukanlah menjadi jawaban. Demikian juga pemecatan (pemakzulan). Pemecatan hanya menggiring ke sikap acuh tak acuh, yang bukanlah hanya sebuah dosa tetapi subuah hukuman”. Mungkin hal inilah yang menjadi alasan utama untuk memacu semangat para politisi lokal untuk memperjuangkan persoalan Papua dari tingkat daerah hingga tingkat pusat.

 

Untuk mendorong perjuangan dan terobosan Parpol Nasional di Papua pada Pemilu 2019 mendatang maka bagaimana peran sentral yang harus dilakukan atau dimainkan ?

 

Adapun hal yang harus dilakukan oleh Parpol Nasional di Papua ialah, (pertama) melakukan perjuangan internal partai; dan (kedua) melakukan perjuangan eksternal partai.  (pertama) untuk perjuangan internal perlu adanya kesadaran politik bersama dari para elit politik (baca kader) diinternal parpol baik di tingkat distrik, kabupaten/ kota dan provinsi untuk mengakomodir persoalan Papua menjadi isu sentral yang harus didorong oleh partai dan menjadi tanggung jawab kader partai/elit politik lokal untuk selanjutnya dilanjutkan ke Dewan Pimpinan Partai di Pusat sehingga DPP bisa membantu memprogres persoalan papua ke parlemen atau pemerintah pusat dan menjadi tanggung jawab parpol secara nasional.

 

Kenapa demikian ? Karena lahir dari pengalaman, para politisi lokal yang diutus ke parlemen di pusat baik yang utusan dari jalur parpol (DPR) maupun utusan independen (DPD) sering memperjuangkan persoalan Papua secara pribadi sehingga hal ini membuat mereka menjadi minoritas dalam proses pengambilan keputusan diparlemen. (kedua) untuk kebijakan eksternal elit parpol nasional di wilayah Papua juga harus bertanggung jawab dan kritis terhadap pengendalian eskalasi konflik HAM Papua yang kian membara dari waktu ke waktu maupun pengentasan persoalan kebodohan,  kemiskinan, kesehatan, dan ketertinggalan pembangunan yang masih melanda Papua. Persoalan Otsus itu yang harus menjadi prioritas. Terutama bagi mereka yang ketika akan terpilih duduk diparlemen pada pemilu 2019 nanti. Harus benar-benar konsisten terhadap upaya penyelesaian persoalan Papua. Jadikanlah kasih dan kejujuran sebagai landasan utama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua. Sebab Sabda Kebenaran TUHAN yang diikatnya kepada bangsa Papua melalui hambanya Nabi I.S Kigne tetap berlaku diatas tanah Papua, yaitu barang siapa bekerja dengan jujur dan benar diatas tanah ini, akan berlangkah dari satu tanda kemuliaan ke tanda kemuliaan yang lain.

 

Demikian dan akhir kata, ingatlah bahwa Pemilu 2019 sudah dekat. Bagi para Caleg, ingatlah pesan emas dari George Orwell, seorang sastrawan Inggris yang mengatakan demikian: pada masa pembohongan dimana-mana, mengatakan kebenaran adalah sebuah tindakan revolusioner”. Dengan demikian, semoga segala niat anda untuk ingin menjadi pemimpin rakyat di tanah Papua semuanya dilandasi dengan rasa cinta yang tulus terhadap nasib rakyat bangsa Papua di Indonesia. Dan saya berdoa, semoga orang-orang yang memiliki jiwa juang yang revolusioner dapat menindaklanjuti seluruh pesan saya didalam tulisan ini.

 

Kita Harus Mengakhiri !

Salam Damai Merdeka

 

Penulis Adalah Ketua  Asosiasi Mahasiswa Pemuda Pelajar Papua Barat. (AMP3B) Papua