Keluarga Besar Mamboai Diakui Milik Hak Atas Tanah Bandara Serui

0
78

SERUI (LINTAS PAPUA)  –  Status Tanah adat Bandar udara Soedjarwo Condronegoro Serui  bersifat pinjam Pakai  yang diberikan keluarga besar Alm. Benjamin Mamboai kepada pemerintah daerah melalui dinas perhubungan darat  untuk digunakan melayani masyarakat serui.

Hal ini sebagaimana disampaikan Kuasa Hukum Keluarga Mamboai, Ruben Arebo, SH., sekaligus menjelaskan, bahwa sejak pemerintahan Belanda tahun 1953 telah menyurati Almarhum Benjamin Mamboai,  agar lokasinya digunakan sebagai Bandar udara dengan status pinjam pakai.

“Namun hal tersebut  belum dilepas dengan surat pelepasan adat,  maka keluarga Mamboai berhak  ambil kembali tanah tersebut sebagai hak milik, mengingat aktivitas penerbangan sudah dipindahkan  di Kampung Kamanap Distrik Kosiwo,” ujar Kuasa Hukum, Ruben Arebo, SH., kepada Harian Pagi Papua, di Serui, Senin (20/8/2018).

Dikatakan, bahwa selama tanah adat berstatus pinjam pakai oleh Perhubungan Darat, maka masih menjadi hak milik keluarga besar Mamboai , tanpa ada klaim dari pihak Perhubungan Darat.

“Seharusnya pihak perhubungan dan pemerintah daerah berterima kasih kepada pemilik hak ulayat,  karena telah memberikan kesempatan menggunakan lokasi untuk aktivitas penerbangan,  bukan sebaliknya ingin mengklaim bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada pihak perhubungan,” jelasnya.

Dirinya menilai,  dalam surat kesepakatan yang diberikan oleh Alm. Benjamin Mamboai kepada perhubungan darat dan pemerintah yang  ditandatangani pihak camat dan Lurah saat itu hanya bersifat pinjam pakai,  sehingga penerbitan sertifikat adalah pinjam pakai bukan hak milik, sehingga sifat arogan yang dimiliki Perhubungan Darat dan pemerintah daerah sangat bertentangan dengan hukum yang ada.

Dijelaskan, bahwa pasca Putusan Pengadilan Serui dan putusan Pengadilan Tinggi Negeri, tapi juga Kasasi Mahkama Agung,  maka pihak dewan adat meninjau kembali putusan tersebut sangat melenceng jauh dari prinsip kebenaran dan keadilan serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Padahal semua bukti yang dimilki pemilik hak ulayat sangat kuat,  namun yang diterima saat menempuh jalur hukum formal adalah kekecewaan dan tidak berhasil.  Untuk itu pihak adat sudah melakukan sidang dewan adat,  sekaligus tuntutan pengaduan dari keluarga Mamboai kepada Perhubungan dengan mengeluarkan UU nomor 21 tahun 2001 Bab 11, 12 dan 14,  sehingga tanah tersebut sepenuhnya dikembalikan kepada keluarga Mamboai tanpa ada bantahan dan kalim dari pihak manapun,” tandasnya. (Seo/ej / Koran Harian Pagi Papua)