73 Tahun Indonesia Merdeka, Hak Rakyat Pribumi Papua  Dicaplok Habis 

0
1020
Ardon Nauw. (Foto Pribadi)

Hari ini 17 Agustus 2018 segenap rakyat bangsa Indonesia memeriahkan perayaan hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke 73 tahun. Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, oleh Ir. Soekarno dan didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta serta disaksikan langsung oleh ribuan massa rakyat Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat.

Proklamasi ini dikumandangkan dengan semangat cita-cita bangsa Indonesia yaitu bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan dengan tujuan, yaitu pertama: membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

kedua: memajukan kesejahteraan umum/bersama; ketiga: mencerdaskan kehidupan bangsa; keempat: ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dimana semangat cita-cita dan tujuan bangsa tersebut telah termuat dalam Mukadimah UUD 1945.

Selama masa kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dipimpin oleh 7 (tujuh) orang Presiden. Diantaranya ialah: Pertama, Ir. Soekarno (18 Agustus 1945 – 13 Juli 1949), (13 Juli 1949 – 27 Desember 1949), (27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950), (15 Agustus 1950 – 1 Desember 1956), (1 Desember 1956 – 12 Maret 1967); Kedua, Soeharto (12 Maret 1967 – 27 Maret 1968), (27 Maret 1968 – 24 Maret 1973), (24 Maret 1973 – 23 Maret 1978), (23 Maret 1978 – 11 Maret 1983), (11 Maret 1983 – 11 Maret 1988), (11 Maret 1988 – 11 Maret 1993), (11 Maret 1993 – 10 Maret 1998), (10 Maret 1998 – 21 Mei 1998); Ketiga, Bacharrudin Jusuf Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999); Keempat, Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001); Kelima, Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004); Keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009), 20 Oktober 2009 – 20 Oktober 2014); Ketujuh, Joko Widodo (20 Oktober 2014 – Petahana.

Memasuki usia negara yang ke 73 tahun ini, tentu Indonesia telah mengalami banyak kemajuan pembangunan di segala aspek. Hal ini dapat dilihat melalui hasil rilis catatan BPS RI per 16 April 2018 lalu yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2017 mencapai 70,81 persen.

Angka ini meningkat sebesar 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,90 persen dibandingkan 2016. IPM disusun dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan standar hidup layak.

Kemajuan ini belum lagi ditambah dengan pembangunan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, teknologi pertanian dan perikanan, teknologi transportasi, teknologi militer, peningkatan pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya.

Terlepas dari catatan kemajuan pembangunan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia, tentu kita harus mengakui juga bahwa masih banyak kekurangan lainnya yang belum diselesaikan secara maksimal oleh pemerintah Indonesia.

Diantaranya seperti persoalan korupsi, radikalisme dan terorisme, diskriminasi sosial, ekonomi dan agama, ilegal loging, ilegal fishing, penyebaran minuman keras, narkoba, seks bebas, kebersihan, perdagangan manusia, kebebasan berdemokrasi dan tindakan pelanggaran ham berat yang dilakukan oleh aparat militer negara seperti yang terjadi di beberapa daerah seperti Aceh, Poso, Ambon dan Papua.

Terkait kasus pelanggaran HAM dapat kita ketahui melalui laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) per 24 Juli 2018 lalu bahwa mereka telah meminta kepada Kejaksaan Agung menindaklanjuti Laporan Penyelidikan atas 9 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sembilan kasus itu meliputi kasus di Talangsari, di Lampung, penembakan misterius, kasus Papua, kasus Aceh dan kasus peristiwa 1965.

Rakyat Papua Minta Keadilan

Semenjak Papua Barat terintegrasi ke Indonesia pada 1 Mei 1963, rakyat Papua Barat telah mengalami kehilangan banyak harta benda baik tanah, air maupun nyawa manusia. Usia integrasi Papua ke pangkuan Indonesia hingga tahun 2018 ini ialah 55 tahun terhitung 1 Mei 1963 – 1 Mei 2018.

Semenjak bergabung bersama NKRI setelah diperkuat melalui hasil Pepera 1969, situasi politik di Papua selalu mengalami gejolak dan masih menyisahkan konflik yang berkepanjangan antara Orang Asli Papua (OAP) dengan Aparat Militer Indonesia sehingga mengakibatkan banyak korban berjatuhan dan yang tidak sedikit jumlahnya.

Akar sejarah konflik Papua dimulai melalui beberapa hal yang dapat kita ketahui melalui hasil rilis LIPI untuk urusan politik Papua yang di Ketuai oleh Alm. Muridan S. Widodo, yaitu pertama: sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;

kedua: masalah operasi militer yang terjadi karena konflik tersebut di atas yang tak terselesaikan; ketiga: semua hal di atas membuat masyarakat Papua timbul stigma sebagai orang yang termarjinalisasikan; keempat: kegagalan pembangunan Papua.

 

akar konflik yang dikemukakan ini telah mendorong berbagai pihak untuk turut mencari solusi penyelesaian yang tepat untuk persoalan Papua.

Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya melaksanakan berbagai program diantaranya dikeluarkannya UU Pemekaran DOB di Papua, UU OTSUS Papua, UP4B, dan berbagai program lainnya yang semuanya sudah diupayakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia namun belum memuaskan hati OAP.

UU Otsus Papua telah dianggap gagal total oleh rakyat Papua sendiri karena telah dicederai oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan administratif dan anggaran yang tumpang tidih seperti dikeluarkannya IMPRES Nomor 1 tahun 2003, diberlakukannya Program UP4B, tidak diberikannya kebebasan yang seluas-luasnya kepada OAP untuk mengatur UU Otsus Papua, dikeluarkannya PP Nomor 1 tahun 2008 tentang Perubahan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua menjadi UU Nomor 35 tahun 2008 tentang Otsus Papua dan Papua Barat, serta ditambah lagi dengan persoalan penangkapan dan pembunuhan lainnya yang dilakukan oleh Aparat Militer Indonesia terhadap para pejuang demokrasi di Papua semenjak era Orde Baru hingga Orde Reformasi hari ini.

Belum lagi ditambah dengan kasus pengrusakan lingkungan hidup karena faktor kepentingan eksploitasi SDA, pembukaan lahan pertambangan, pembukaan lahan perkebunan, ilegal loging, ilegal fishing, dan lain sebagainya.

Dengan memperhatikan persoalan tersebut maka bagaimana persoalan Papua dapat diselesaikan secara baik dan bermartabat ? Apakah pemerintah tetap melanjutkan program yang sudah berjalan di Papua ? Apakah pemerintah harus membuka ruang untuk dialog ? Atau apakah pemerintah harus memberikan Referendum kepada rakyat Papua ?

Dialog Adalah Jalan  Penyelesaian Persoalan Papua Yang  Tepat

Di usia negara Indonesia yang ke 73 tahun ini, rakyat Papua sangat mengharapkan perhatian dan keseriusan yang pasti kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengakhiri penderitaan di Papua.

Oleh karena itu rakyat Papua sangat mengharapkannya yaitu salah satunya melalui jalan Dialog. Mengapa harus dialog ? Karena Dialog tidak membunuh siapapun, kata Alm. Muridan S. Widodo. Jika pemerintah Indonesia tidak membuka ruang untuk dialog maka Kelompok Pergerakan OAP yang anti pemerintah Indonesia (baca OPM) akan terus menyerukan gerakan perlawanan hingga titik penghabisan. Dan jika hal ini masih terus terjadi maka sudah pasti korban akan berjatuhan di Papua dan akan menambahkan fase konflik yang berkepanjagan lagi.

Selanjutnya apabila pemerintah Indonesia membuka diri untuk menerima usulan diadakannya Dialog maka jalan Dialog yang harus diambil ialah Dialog Internasional dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator.

Sebab apabila pemerintah Indonesia menginginkan Dialog dalam skala nasional, maka sudah barang tentu pihak OPM tidak akan menginginkannya. Sebab kepentingan mereka sudah pasti tidak akan diakomodir oleh pemerintah Indonesia.

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, bersama jajaran Muspida saat membuka Festival Crossborder di Skouw. (ISTIMEWA)
Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo, ketika membuka kegiatan Festival Budaya Lembah Baliem di Wamena, Selasa(7/8/2018). (ISTIMEWA)
“Festival Budaya Lembah Baliem ini diharapkan memberikan kontribusi positif. Khususnya peningkatan masyarakat dan para pelaku seni dan budaya di daerah ini. Sehingga keterlibatannya dapat bermanfaat dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif Kab. Jayawijaya dan Provinsi Papua kedepan,” ujar Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo. (ISTIMEWA)
Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo, ketika membuka kegiatan Festival Budaya Lembah Baliem di Wamena, Selasa(7/8/2018). (ISTIMEWA)
Sejumlah kopi lokal yang disajikan kepada pengunjung Festival Kopi Papua di Halaman Kantor Bank Indonesia Perwakilan Papua. (Erwin / HPP)
Salah seorang pengunjung berkomunikasi dengan barista, terkait cara pembuatan dan penyajian kopi di salah satu stand, pada festival kopi Papua, di Halaman Kantor Bank Indonesia Perwakilan Papua, kemarin. (Erwin / HPP)
Bupati Keerom melepas balon udara tandai pembukaan festival budaya keerom, kemarin. (Arif/HPP)
Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM., saat pemukulan tifa tanda launching FestivalTeluk Humboldt ke 10 di Mall Jayapura. (Elsye / HPP)
Kemeriahan suasana stand Provinsi Papua pada Festival Seni dan Budaya Melanesia ke-6 atau MACFEST 2018 di Solomon Island. Tampak Penari Budaya Papua. (Istimewa)
Kemeriahan suasana stand Provinsi Papua pada Festival Seni dan Budaya Melanesia ke-6 atau MACFEST 2018 di Solomon Island. (ISTIMEWA)
Pentas tari tradisi di Festival Danau Sentani 2018. (Dok. Perwira Management)
Aktivitas penata rias pada Festival Danau Sentani 2018. (Dok. Perwira Management)
Atraksi seni budaya Papua di Festival Danau Sentani 2018. (Dok. Perwira Management)

Bagi pihak OPM, persoalan Papua adalah persoalan internasional sehingga harus diselesaikan secara internasional. Muatan Dialog yang diinginkan oleh pihak OPM pun ialah tidak membicarakan Otsus, Pemekaran dan ataupun program nasional Indonesia lainnya. Tetapi persoalam sejarah kelam Papua di masa lalu, yaitu status sejarah politik Papua dan tindakan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Aparat Militer Indonesia Itulah yang harus diakomodir dalam muatan Dialog yang dimaksud, kata Otow Motte Sekjend ULMWP.

Demikian catatan ini kami buat untuk dapat disampaikan kepada semua pihak di nusantara Indonesia dan sekaligus sebagai bahan refleksi kemerdekaan Indonesia yang ke 73 bagi kita semua. Semoga segala persoalan yang terjadi di Papua dapat diselesaikan secara bertanggung jawab dan bermartabat oleh pemerintah Indonesia.

Kita Harus Mengakhiri !
Salam Damai Merdeka !

Oleh: Ardon Etus Nauw
Ketua AMP3B Papua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here