JAKARTA (LINTAS PAPUA)  – Presiden menyampaikan bahwa ekosistem demokrasi, ideologi Pancasila yang kokoh, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat gotong royong harus ditopang dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, upaya untuk membebaskan Indonesia dari jeratan korupsi yang mengkhianati kepercayaan rakyat, menggerogoti anggaran negara, dan merusak sendi-sendi perekonomian bangsa harus terus dilakukan.

 

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilawan dengan cara-cara yang luar biasa. Pemerintah akan terus mendukung upaya KPK untuk memberantas korupsi,” katanya.

 

Upaya-upaya pemerintah tersebut antara lain memberikan prioritas yang tinggi pada upaya pencegahan sebagaimana halnya dengan upaya penindakan. Untuk itu, Pemerintah telah mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 sebagai arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi. Selain itu, Pemerintah juga meneruskan inisiatif Saber Pungli, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang sampai semester I tahun 2018 telah melaksanakan 2.911 kegiatan Operasi Tangkap Tangan.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden,  Bey Machmudin, melalui press release yang diterima via email, di Jakarta, Kamis (16/8/2018).

 

 

Selain pemberantasan korupsi, Presiden mengatakan pemerintah juga memberikan perhatian yang kuat pada upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut yang menjadi semangat pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019.

 

“Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu serta meningkatkan perlindungan HAM agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari,” katanya.

 

Presiden menuturkan dibutuhkan keberanian dan ketegasan dalam melakukan berbagai lompatan kemajuan. Ketegasan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia tersebut antara lain ketegasan untuk melindungi hutan dan lahan. Upaya itu menurut Presiden telah membuahkan hasil, yaitu area kebakaran hutan dan lahan menurun signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun demikian, Presiden mengatakan ketegasan tersebut tidak akan bisa maksimal tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat.

 

“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada aparat TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh warga masyarakat yang dengan penuh dedikasi mencegah dan melawan ancaman kebakaran hutan,” ucapnya.

Selain dalam bidang penegakan hukum, Presiden menyebutkan ketegasan juga dibutuhkan dalam pemberantasan narkoba yang merusak masa depan bangsa. Upaya ini membutuhkan kerja bersama semua pihak guna menyelamatkan nyawa belasan ribu putra-putri Indonesia yang setiap tahunnya menjadi korban kejahatan narkoba.

 

Ketegasan juga, sambung Presiden, harus dilakukan dalam menjaga kekayaan alam Indonesia untuk berdaulat atas sumber daya alamnya. Pemerintah terus menjaga kedaulatan maritim, mulai dari laut, teluk, sampai dengan samudra.

 

“Kita tidak main-main dengan aksi pencurian ikan yang dulu sering terjadi di perairan kita. Tidak sampai di situ saja. Setelah beberapa dekade berada di tangan pihak lain, Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga-Sanga, Blok Migas Rokan, dan mayoritas saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi yang sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran rakyat,” ujarnya.

 

Selain itu, Presiden menuturkan bahwa kita harus tegas untuk menjaga NKRI, meneguhkan ikrar Bhinneka Tunggal Ika, mencegah dan memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya. Presiden mengatakanperan ulama, tokoh masyarakat, pendidik, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keluarga harus terus didukung untuk menghadang paparan ajaran radikal kepada generasi muda Indonesia.

“Kita dukung sinergi Kepolisian, TNI, BIN, BNPT, dan seluruh elemen bangsa Indonesia dalam mencegah dan melawan terorisme,” katanya.

 

Untuk itu, pemerintah akan terus memastikan stabilitas keamanan, termasuk dengan alutsista yang lebih modern serta meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan TNI dan Polri. (Eveerth Joumilena)