Ekosistem Demokrasi Kondusif dan Stabilitas Keamanan Perkokoh Ekonomi Nasional

0
474

JAKARTA (LINTAS PAPUA)  –  Ekosistem demokrasi yang kondusif dan stabilitas keamanan menjadi modal bagi bangsa Indonesia untuk memperkokoh stabilitas makro ekonomi dan meningkatkan kualitas pertumbuhan. Selain itu juga untuk memastikan tercapainya tujuan keadilan ekonomi, menyiapkan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam jangka panjang, serta melakukan reformasi struktural untuk peningkatan daya saing ekonomi.

 

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat berpidato di hadapan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, pada Kamis, 16 Agustus 2018.

 

“Ekonomi kita terus tumbuh di kisaran 5 persen per tahun, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang sedang berlangsung. Inflasi selalu pada kisaran 3,5 persen. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk menjaga daya beli rakyat. Realisasi inflasi bulan Juni 2018 berhasil ditekan pada angka 0,59 persen atau terendah dibandingkan inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional dalam tujuh tahun terakhir,” kata Presiden.

Sehari jelang pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Presiden Joko Widodo menyambangi kantor Wakil Presiden untuk menemui Jusuf Kalla, Kamis (9/8/2018). (Biro Pers Setpres)
Presiden Joko Widodo, saat menyampaikan pidato kenegaraan HUT RI 73 Tahun , menjelang detik Proklamasi 17 Agustus 2018.
“Dirgahayu Republik Indonesia ! Dirgahayu Negeri Pancasila ! Terima kasih, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya.
Jakarta, 16 Agustus 2018 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. (Biro Pers Setpres)

Presiden menuturkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengendalian inflasi yang terjaga membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas dan dapat dirasakan dampaknya. Menurutnya, angka pengangguran terbuka turun menjadi tinggal 5,13 persen pada Februari 2018. Untuk pertama kalinya, sambungnya, persentase kemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu menjadi 9,82 persen pada Maret tahun 2018.

 

“Kita sudah berhasil menekan angka kemiskinan dari 28,59 juta atau 11,22 persen pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82 persen pada Maret tahun 2018,” katanya.

Sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden,  Bey Machmudin, melalui press release yang diterima via email, di Jakarta, Kamis (16/8/2018).

 

 

Sementara itu, untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga miskin, Presiden mengatakan Program Keluarga Harapan (PKH) diperluas cakupannya, dari hanya 2,7 juta keluarga di tahun 2014 menjadi hampir 6 juta keluarga penerima manfaat pada tahun 2016 dan secara bertahap meningkat hingga 10 juta keluarga pada tahun 2018. Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN juga telah ditingkatkan secara bertahap, dari 86,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada bulan Mei tahun 2018.

Presiden Joko Widodo menyambangi pasar tradisional Kranggan yang berlokasi di Jalan Poncowinatan, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, Rabu pagi 25 Juli 2018.. (Foto : Laily Rachev – Biro Pers Setpres )

“Total kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri telah mencapai lebih dari 199 juta orang dan akan terus ditingkatkan agar jangan ada rakyat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena kendala biaya,” katanya.

 

Presiden mengatakan bahwa keadilan ekonomi sangat menjadi perhatian serius pemerintah, terutama keadilan bagi 40 persen lapisan masyarakat di bawah. Menurutnya, tingkat ketimpangan terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389.

 

Namun demikian, Presiden melanjutkan, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah berhenti. Pemerintah merancang banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar pemerataan pendapatan bisa segera diwujudkan.

 

Pemerintah juga melakukan penyelesaian sertifikasi tanah bagi rakyat sehingga rakyat terhindar dari konflik kepemilikan lahan dan juga rakyat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan aset, sehingga dapat mereka manfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Langkah percepatan ini menurut Presiden, membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya.

Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo, saat memberikan pernyataannya. (Foto Kris – Biro Pers Setpres)

“Tahun lalu, target 5 juta sertifikat tanah sudah tercapai dan pada tahun 2018 dan tahun 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat,” lanjutnya.

 

Bersamaan dengan sertifikasi tanah, Presiden menyebutkan bahwa pemerintah terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu menurut Presiden, disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat bisa tercapai.

 

Keberpihakan pada rakyat juga, kata Presiden, turut diwujudkan pemerintah dengan program pembangunan sejuta rumah. Untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat, pemerintah juga memperluas akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Presiden menyampaikan, dalam 4 tahun terakhir pemerintah terus memangkas suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari yang awalnya 22 persen, saat ini sudah diturunkan menjadi hanya 7 persen.

 

“Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM turut dipangkas dari 1 persen menjadi 0,5 persen agar UMKM dapat lebih cepat naik kelas, sehingga yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, menjadi pengusaha-pengusaha nasional yang kuat dan tangguh,” katanya.

Presiden Jokowi Saat berikan keterangan pers. (Biro Pers Serpres)
Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Australia keduanya adalah negara multikultural. Oleh karena itu Presiden berharap generasi muda bisa mengadopsi nilai-nilai toleransi dan kedamaian. (Foto Laily Rachev – Biro Pers Setpres)
FOTO BERSAMA Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull. Sejumlah agenda resmi menanti Presiden Joko Widodo di hari kedua kunjungan kerjanya di Sydney, Australia, Sabtu, 17 Maret 2018. Mengawali kegiatannya hari ini, Presiden Jokowi jalan pagi bersama dengan Indonesia-Australia Youth Interfaith Daialogue di sekitar Opera House Sydney. (Foto Laily Rachev – Biro Pers Setpres)
Mengawali kegiatannya hari ini, Presiden Jokowi jalan pagi bersama dengan Indonesia-Australia Youth Interfaith Daialogue di sekitar Opera House Sydney. Tampak Presiden Joko Widodo, saat berjabat tangan dengan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull. (Foto Laily Rachev – Biro Pers Setpres)

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden,  Bey Machmudin, melalui press release yang diterima via email, di Jakarta, Kamis (16/8/2018).

 

 

Sementara itu, bagi usaha ultra mikro dan sekaligus sebagai pemberdayaan ekonomi umat, Presiden mengatakan pemerintah menggencarkan pembentukan lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro sebagai salah satu solusi yang diperlukan, untuk mendukung usaha produktif yang dilakukan umat dan masyarakat bawah. Pemerintah juga melakukan revitalisasi pasar-pasar rakyat agar bisa bersaing dengan pasar-pasar modern dan menjadi wadah bagi UMKM dalam menggerakkan ekonomi lokal.

 

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pemerintah melakukan berbagai langkah terobosan untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu wujud keadilan adalah program BBM Satu Harga.

“Sehingga saudara-saudara kita yang berada di pegunungan Papua, di pulau-pulau terdepan, di kawasan perbatasan, tidak membeli BBM lebih mahal beberapa kali lipat dibanding saudara-saudara satu bangsa, satu Tanah Air di Pulau Jawa,” katanya.

 

Terobosan lain, lanjut Presiden, adalah dengan peningkatan jumlah dana desa yang sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 total alokasinya sudah mencapai Rp187,65 triliun. Menurutnya, dana desa difokuskan untuk perbaikan pelayanan infrastruktur dasar bagi warga desa serta meningkatkan ekonomi produktif yang digerakan oleh Badan Usaha. (Eveerth Joumilena)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here