DP3A Sosialisasikan Advokasi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

0
605
Penyerahan secara simbolis oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kabupaten Jayapura, Dra. Maria Bano kepada Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si.. (Irfan)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura untuk mewujudkan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan telah dilaksanakan berbagai program kegiatan.

 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Jayapura salahsatu programnya adalah peningkatan kualitas hidup dan juga perlindungan perempuan, dengan kembali menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan, yang dibuka secara resmi oleh Kepala DPPPA Kabupaten Jayapura, Dra. Maria Bano, di Hotel Ratna, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (13/8/2018) pagi.

 

Kepala DPPPA Kabupaten Jayapura, Dra. Maria Bano menyampaikan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada calon tenaga kerja perempuan maupun pekerja perempuan agar dapat mengerti atau memahami hak dan kewajibannya serta memberikan pemahaman kepada semua stokoeholder, guna meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan.

 

Karena umumnya, kata Maria Bano, pekerja perempuan tidak terlalu banyak menentukan hak-hak dasarnya, bahkan mengerti haknya pun tidak, yang mereka tahu hanya kewajiban. Selain itu, latar belakang dari kegiatan ini adalah adanya tuntutan ekonomi yang mendesak dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industry maupun jasa telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja perempuan.

 

“Kami dari DPPPA Kabupaten Jayapura melihat perempuan ini, mungkin belum terlalu banyak mendapatkan informasi tentang hak-hak dan juga pemberian perlindungan di tempat mereka bekerja sebagai tenaga kerja perempuan. Jadi, sasaran dari kegiatan sosialisasi ini adalah para pekerja perempuan yang bekerja di hotel-hotel, restoran, rumah makan dan café,” ujarnya.

 

Menurut Maria Bano, pihaknya tidak hanya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan saja. Tapi, perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan informasi serta memahami tentang hak dan kewajiban mereka.

 

Disisi lain, untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan, lanjut Maria Bano, pihak Dinas PPPA melaksanakan sosialisasi dan juga advokasi perlindungan terhadap perempuan, baik sebagai tenaga kerja maupun seorang ibu rumah tangga.

 

“Jadi, pekerja perempuan harus memperoleh hak yang sama dengan pekerja laki-laki. Dalam sosialisasi tersebut, kita juga menghadirkan sejumlah narasumber baik Dinas PPPA, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Bappeda, guna melihat hak dan kewajiban yang diperoleh dari tiap-tiap tenaga kerja laki-laki dan perempuan di daerah ini,” tuturnya.

 

Selain itu, Maria Bano menyampaikan, pihaknya belum memperoleh dan juga melihat data pasti mengenai berapa jumlah pekerja perempuan yang ada di Kabupaten Jayapura.

 

“Kalau kami melihat dan memprediksi jumlah tenaga kerja perempuan itu melebihi tenaga kerja laki-laki, misalnya di mall-mall, restoran maupun rumah makan itu jumlah pekerja perempuan lebih banyak dari laki-laki. Namun jumlah secara keseluruhan kami belum bisa pastikan,” imbuhnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here