Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gelar Rapat Konsulasi Publik

0
820
: Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, saat menyerahkan piagam penghargaan Investment Award 2018 dari BKPM RI kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jayapura, Henock Puraro, di Lapangan Upacara Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (6/8/2018) pagi. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS  PAPUA)  –  Urusan berbelit-belit dan harus melalui birokrasi panjang menyangkut pelayanan izin sudah menjadi rahasia umum. Meski di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) itu diterapkan, namun tak kunjung masyarakat puas karena kesan “dipersulit” masih saja terjadi. Bahkan, masyarakat membuat plesetan, pelayanan satu pintu tapi banyak jendela.

 

Tak ingin ada kesan seperti plesetan itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jayapura melakukan rapat konsulasi publik penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan, Senin (13/8/2018) siang, di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura.

 

Kegiatan rapat konsultasi publik tersebut dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura, Eddy Susanto, didampingi Kepala DPMPTSP Kabupaten Jayapura, Henock Puraro.

 

Dalam sambutannya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura, Eddy Susanto mengingatkan bahwa sudah menjadi tugas pokok seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik.

“Saya berharap plesetan tentang pelayanan satu pintu menjadi banyak pintu dan banyak jendela itu bias dihilangkan. Bahkan bisa menjadi pelayanan terbaik, setelah penyusunan standar pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosdur (SOP) pelayanan perizinan,” ujar mantan Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura itu.

 

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Jayapura, Henock Puraro mengatakan, kegiatan yang dilakukan pihaknya pada hari ini (kemarin) adalah konsultasi publik terhadap Standar Pelayanan (SP) dan juga Standar Operasional Prosedur (SOP).

 

Dalam tahapan standar pelayanan (SP) adalah dari Perangkat Daerah (PD) kepada pemohon atau pihak luar yang memerlukan pelayanan. Sedangkan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perizinan itu lebih menitikberatkan pada komitmen-komitmen yang harus dilakukan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di DPMPTSP.

“Jadi konsultasi publik ini adalah hal yang wajar dimanapun, apakah sebuah produk hukum atau aturan itu harus ada konsultasi publik.

 

“Maka kami melakukan hal tersebut, guna kepastian-kepastian dalam sisi melayani publik. Sehingga ketika pelayanan kurang maksimal, mereka (publik) juga punya hak untuk melakukan komplain,” katanya.

 

Selain itu, Mas Pur sapaan akrabnya menyampaikan, untuk memastikan kepada masyarakat tentang standar pelayanan yang pasti dan transparan agar bisa memuaskan masyarakat maka konsultsi publik ini perlu dilakukan.

 

“Seluruh perangkat daerah (PD) yang terlibat dalam pelayanan publik, baik pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura serta Bappeda itu, kita semua harus menjadi satu didalam pelayanan publik. Karena standar pelayanan publik inikan menyangkut pemerintah daerah yang melayani di bidang percepatab berusaha,” katanya.

 

“Kami siap melayani sesuai standar pelayanan, jika kita tidak melayani sesuai standar, kita siap dituntut sesuai peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas mantan Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura itu. (Irfan / Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here