Perempuan Harus Jadi Agen Perubahan di Bidang Politik

0
174
Ilustrasi Bendera Partai Politik (ISTIMEWA)

Dari Kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura, DR. Timotius J. Demetouw, S.E., M.Si, mengatakan bahwa kaum perempuan dewasa ini harus bertransformasi menjadi agen perubahan di berbagai pembaharuan di berbagai kehidupan masyarakat, termasuk di bidang politik.

Memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan juga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan hasil dari perjuangan pergerakan politik perempuan, baik di tingkat nasional maupun di daerah, katanya pada pembukaan kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik, yang berlangsung di Hotel HoreX, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (9/8/2018) pagi.

Pencapaian pergerakan politik perempuan pada era refomasi rezim Orde Baru adalah dilegalkannya kebijakan affrimasi 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) pada Pemilu 2014 dan sudah berlangsung hingga saat ini, katanya menambahkan.

Ia menekankan, perempuan tidak boleh lagi direndahkan, tidak di asosiasikan hanya sebagai ibu, yang tugas utamanya menjadi pendamping suami, merawat anak dan juga mengurus rumah tangga. Bahkan perempuan telah di ikutsertakan dalam perjuangan bangsa.

Untuk mewujudkan keseimbangan gender, perempuan tidak boleh dibiarka melakukan perjuangan sendiri, perempuan harus didukung oleh kaum adam (laki-laki), khususnya di bidang politik dan juga pengambilan keputusan.

Menurut perspektif gender, ditambahkannya, menekankan pada konsep kemitraan dan juga keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan juga peran perempuan dan laki-laki secara seimbang, tukasnya. . (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)