LSM Papua Bangkit  Kecam Aksi Pemalangan  Sejumlah Sekolah di Sentani

0
368
Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu ketika memberikan keterangan pers di Café Pilos, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (8/8/2018) siang. (Irfan/HPP)
Ilustrasi Suasana Pemalangan dengan berbagai tuntutan dari masyarakat pemilik hak ulayat. pada pemalangan sebelmnya (istimewa)

SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu ketika memberikan keterangan pers di Café Pilos, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (8/8/2018) siang, mengecam aksi pemalangan terhadap fasilitas publik seperti sekolah yang ada di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura baik itu SD Negeri Inpres Dobonsolo, SMP Negeri 2 Sentani, SMP Negeri 7 Sentani dan SMA Negeri 1 Sentani, yang di lakukan oleh puluhan masyarakat adat setempat beberapa waktu lalu.

Kami LSM Papua Bangkit mengecam keras aksi-aksi pemalangan sekolah yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan alasan hak ulayat. Karena akibat dari pemalangan tersebut, maka siswa-siswi yang notabene adalah anak-anak dari kampung atau wilayah setempat itu menjadi korban. Sebab, siswa-siswi tidak bisa nikmati proses belajar mengajar dengan baik, kecam Hengky Yokhu yang juga Ketua Kadin Kabupaten Jayapura.

Hengky Jokhu menyebutkan, para pihak yang selalu melakukan pemalangan terhadap fasilitas publik seperti sekolah adalah pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu di perangi secara bersama-sama.

Untuk itu, dirinya meminta kepada pemerintah daerah harus tegas dalam menangani persoalan-persoalan pemalangan sekolah yang marak terjadi. Sebab jika tidak, maka aksi-aksi pemalangan serupa akan terus terjadi di waktu-waktu mendatang dan kondisi itu akan berdampak pada lambatnya pertumbuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah ini.

Karena para siswa-siswi dari sekolah yang dipalang mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga menerima pengetahuan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Lantas, jika sekolah itu di palang, berati anak-anak tidak menerima haknya, karena di batasi oleh para pelaku pemalangan dan aksi-aksi pemalangan ini sudah masuk dalam kategori pelanggaran HAM, tegasnya.

Menurut Hengky, pernyataan yang dilontarkan itu bukan bermaksud menghalangi tuntutan para pemalang. Tetapi, lebih kepada dampak dari pemalangan. Artinya, jika pembayaran lokasi sekolah yang di tuntut, maka hendaknya berurusan dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan (Disdik), dengan tidak memalang sekolah yang berdampak meluas bagi para siswa-siswi.

Selain itu, Hengky juga menambahkan, pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura ke depan dapat melakukan inventarisir semua aset-aset daerah, termasuk tanah dari sekolah-sekolah yang ada serta melakukan sertifikasi untuk menghindari pemalangan sekolah.

Inventarisir juga tanah dari sekolah-sekolah yang telah di bayar pemerintah, siapkan dokumen pembayarannya dan tunjukkan kepada para pemalang. Kalau sudah di bayar pemerintah, tetapi bayarnya kepada orang lain di kampung tersebut. Maka itu adalah urusan pemalang yang harus di selesaikan di para-para adat, kelakarnya.

Hengky menuturkan, pendidikan adalah hal yang sangat fundamental sekali dalam memajukan daearah. Sebab itu, persoalan pendidikan hendaknya menjadi perhatian bersama baik pemerintah. Tetapi, juga masyarakat agar kelak cita-cita mensejahterakan dan memajukan daerah ini untuk sama dengan daerah-daerah lain dapat terwujud. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)