Satpol PP Provinsi Papua Diharapkan Mampu Tingkat Profesionalisme Kerja

0
229
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Simeon Itlay,  memberikan arahan pada sosialisasi implementasi Perda 22 tahun 2016 tentang perubahan atas Perda nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan produksi, pengedar dan penjualan minuman beralkohol, di Jayapura, kemarin. (Erwin / HPP)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Papua diharapkan mampu meningkatkan profesionalisma kerja dari waktu ke waktu, guna mengawal peraturan perundang – undangan, khususnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Hal demikian disampaikan Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Simeon Itlay, pada sosialisasi implementasi Perda 22 tahun 2016 tentang perubahan atas Perda nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan produksi, pengedar dan penjualan minuman beralkohol, di Jayapura, Rabu (8/8).

Dikatakan, Satpol PP Papua wajib aktif menyadarkan berbagai pihak untuk patuh terhadap Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah. Upaya itu, harus dilakukan secara terus menerus, sebab lembaga tersebut berkewajiban untuk membina, membentuk dan membangun kesadaran semua pihak supaya dapat mematuhi aturan serta ketentuan yang telah ditetapkan.

“Makanya, Satpol PP kita harap bisa terampil dalam menegakkan aturan perundang – undangan. Khususnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman,” terangnya.

Masih dikatakan, Satpol PP dalam rangka penegakan peraturan daerah, wajib berhati-hati dan mesti mengedepankan pendekatan secara persuasif. “Mungkin yang terbaik adalah denga mensosialisasikan dulu aturannya, lalu memberi pemahaman terlebih dahulu sehingga saat Satpol PP melakukan penindakan tidak terjadi benturan dengan masyarakat”.

“Makanya, setiap anggota Satpol PP wajib memahami peraturan – peraturan daerah agar dapat bertindak dengan pasti. Sehingga setiap pengambilan keputusan itu tidak berbenturan dengan peraturan hukum lain yang dapat menyeret aparat Satpol PP sendiri di lapangan,”ujar dia.

Sementara berkaitan dengan pelaksanaan Bimtek, dia berharap para anggota Satpol PP dapat mengikuti dengan baik guna meningkatkan wawasan dan pengetahunan dari berbagai narasumber, terkait kewenangan dan prosedur kerja mupun penegakan peraturan perundang – undangan di lapangan.

“Sehingga dari pelaksanaan bimtek ini, semua anggota Satpol PP dapat mengerti langkah – langkah penegakkan yang dapat diambil dalam rangka penegakan peraturan-peraturan di daerah. Sehingga pemerintahan pun dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here