Rakyat Papua Harus Terlibat Penuh Pada Perayaan Hari Pribumi

0
91
Yan Christian Warinussy, dalam sebuah kegiatan (istimewa)

Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari saya menghimbau dan mendesak seluruh komponen rakyat Papua di Tanah Papua terlibat penuh dalam perayaan Hari Masyarakat Pribumi Internasional ke-24 tanggal 9 Agustus 2018 ini.

Keterlibatan penuh rakyat Papua harus terjadi, karena sesuai amanat Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau the Universal Declaration on Human Rights (UDHR) tanggal 10 Desember 1948.
Disana rakyat Papua sebagai bagian dari umat manusia di dunia dilindungi secara hukum dan dijabarkan lebih lanjut di dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Mengenai Hak Masyarakat Adat dan Bangsa Pribumi di Dunia.
Sehingga rakyat Papua sebagai bagian dari Masyarakat Pribumi dan Masyarakat Adat Penguasa Tanah Papua seharusnya terlibat penuh dalam merayakan Hari bersejarah yang tahun ini diperingati di tingkat internasional dengan tema mengenai Migrasi.
Tahun 2018, LP3BH bersama-sama dengan Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport sengaja memperingati Hari Masyarakat Pribumi Se-Dunia tersebut dengan menyoroti soal divestasi saham PT.Freeport Indonesia Company (FIC) yang tidak memberi tempat  dan kesempatan yang adil bagi rakyat Papua, khususnya suku Amungme dan Kamoro.
Keberadaan PT.FIC sejak tahun 1967 yang secara hukum masih diperdebatkan legalitasnya di tingkat internasional, sesungguhnya meninggalkan masalah karena dalam 2 (dua) kali perundingan dan penandatanganan Kontral Karya (KK), masyarakat adat pemilik tanah bumi Amungsa dan Kamoro sama sekali tidak dilibatkan, baik oleh PT.FIC maupun Pemerintah Indonesia.
Sehingga pandangan DR.Agus Sumule (Dekan Fakultas Pertanian Universitas Papua dan Ketua Badan Pengurus LP3BH) bahwa ada 8 (delapan) masalah yang perlu digumuli dan dibahas serta dicarikan solusinya oleh semua pihak, terutama rakyat Papua.
Ke-8 masalah itu adalah : 1.hak-hak masyarakat hukum adat; 2. optimalisasi manfaat dana 1%; 3. pengelolaan lingkungan, khususnya pasca tambang; 4. peluang berusaha/ekonomi bisnis bagi Orang Asli Papua (OAP); 5. ketenagkerjaan OAP; 6. efek pengganda (multilier effect) kehadiran industri pertambangan; 7. manfaat fiskal bagi pemerintah daerah; dan 8. pengamanan industri strategis.
Kedepalan persoalan yang diurai Pak Sumule dalam artikelnya yang dirilis di situs : www.detiknews.com tersebut menarik untuk dijadikan sebagai rujukan atas berbagai bentuk investasi yang mengarah pada ekploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dari perut bumi Cenderawasih sejak dahulu hingga kini.
Tercatat selain Freeport, ada juga Gag Nikkel di Kepulauan Raja Ampat-Papua Barat, Pengeboran dan Produksi Minyak Bumi di Sorong, Pengelolaan Gas di Proyek LNG Tangguh oleh BP Indonesia di Teluk Bintuni-Papua Barat, serta sejumlah operasi tambang ilegal di beberapa wilayah seperti di dataran Kebar, Daearah Aliran Sungai (DAS) Wasirawi-Kabupaten Manokwari maupun di tanah adat Suku Koroway.
Kesemua investasi pengelolaan SDA yang legal maupun apalagi yang bersifat ilegal tersebut sama sekali mengabaikan hak-hak dasar Masyarakat Adat Papua yang sudah digariskan dilindungi dalam Pasal 43 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008.
Di pihak lain, perlu digarisbawahi bahwa kehadiran investasi raksasa seperti Freeport senantiasa dijaga dan atau dikawal oleh begitu banyak personil keamanan pemerintah Indonesia.
Ini penting dan harus dibahas bersama oleh perusahaan-perusahaan pertambangan dengan Masyarakat Adat Papua, sebagaimana hal itu sudah dibuktikan di proyek LNG Tangguh yang dikelola BP Indonesia di Babo dan Saengga dan Tanah Merah-Kabupaten Teluk Bintuni – Papua Barat.
Dimana selama hampir 20 tahun BP Indonesia dalam pengelolaan keamanannya hanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan Community Based Security atau pengamanan berbasis masyarakat adat.
LP3BH memandang bahwa konsepsi peringatan Hari Masyarakat Pribumi secara internasional dengan tema migrasi turut menjadi catatan penting untuk melakukan proteksi segera bagi Orang Asli Papua (OAP) yang mayoritas adalah Masyarakat Adat di Tanah Papua sejak sekarang ini.
Karena posisi populasi OAP saat ini sudah menjadi kaum minoritas dari para penduduk migran non Papua di seluruh tanah Papua, yang secara otomatis akan berpengaruih pada aspek ketahanan lingkungan, ketersediaan lahan hidup dan berusaha, kesempatan kerja dan aspek pertumbuhan ekonomi lokal.
Sehingga menjadi hal serius yang patut didukung bersama oleh seluruh komponen Masyarakat Adat Papua, khususnya OAP dan mendapat perhatian untuk dibahas dan disiasati solusinya melalui mekanisme politik dan hukum yang berlaku sesuai amanat Undang Undang Otonomi Khusus itu sendiri, yaitu oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat serta Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua di Papua dan Papua Barat sejak sekarang ini.
Peace,
Yan Christian Warinussy
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua/Pernah Meraih Penghargaan Internasional di bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 di Montreal-Canada .-