DPRD Yalimo Rekomendasikan Raperda Pembentukan Distrik Perlu Kajian

0
109
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Yalimo, Kristian Bomol , saat diwawancara. (LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Yalimo, Kristian Bomol mengatakan, bahwa pihaknya tdiak menolak usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan eksekutif, namun memberikan rekomendasi akan dikaji lebih mendalam lagi.

Hal ini disampaikam Kristian Bomol, terkait dengan adanya usulan pihak eksekutif dari 8 Raperda dan 1 Raperda dari Inisiatif Dewan, pada sidang Non APBD Tahun 2018.

“Ada delapan dan 7 usuan Rapeda Pemerintah Kabupaten Yalimo dan 1 Usulan inisiatif Dewan,  hal ini memang diluar dari rencana yang  dari 17 Raperda, namun hanya 8 yang disiapkan dan dibahas bersama serta ditetapkan,” ujar Kristoam Bomol,  kepada media di Abepura, Rabu (8/8/2018).

Dikatakan,  bahwa ada Raperda pembentukan Tiga Distrik  dan ada Raperda perubahan nama distrik Induk, tentunya hal ini harus perlu kajian yang mendalam, selain itu perlu uji publik dan ada dasar – dasar argumentasi yang baik untuk perubahan semua itu.

“Misalnya Distrik Benawa  jadi Kapuari, tentu harus dipertimbangkan baik,  perlu dpertimbangkan baik, sebab itu nama suku yang ada menjadi nama distrik, perlu dipertimbangkan baik,” kata Kristian.

Dijelaskan, bahwa Raperda i ini menjadi catatan bagi pemerintah, karen asebelum dilakukan penetapan perlu dikonsultasi ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, karena jangan sampai bertentangan dengan undang – undang lainnya.

“Tentu saat ini semua mengacua  kepada Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 17 tahun 2016 tentang tata cara pembentuakn kecamatan, kelurahan dan desa, sehingga harus dipelajari baik dan perlu kajian mendalam untuk perubahan nama tersebut,” jelasnya.

Pihaknya meminta, kepada pemerintah untuk menyiapkan dokumen pendukung, sehingga nama – nama distrik ini bisa terkaji baik, bahkan harus ada uji piublik.

“Yah kalau Provinsi dan kabupaten/kota sudah ada moratorium, namun distrik bisa saja, hanya tergantung mekanisme yang baik dan tidak bertentangan dan kondisi sosial masyarakat,” tandasnya. (*)