DPR Papua Soroti Banyaknya Proyek Belum Masuk Lelang

0
94
Anggota Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir. (Dok/HPP)
KOTA JAYAPURA, TAMPAK KANTOR DPR PAPUA SERTA KEINDAHAN KOTA JAYAPURA. (Eveerth Joumilena /HPP)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA) – Banyaknya paket proyek di lingkungan Pemprov Papua yang belum dilelang hingga memasuki Agustus 2018, tampaknya juga disoroti Anggota Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir.

Apalagi, Pokja Unit Pengadaan Lelang (ULP) Provinsi Papua dinilai kekurangan staff untuk proses tender proyek tersebut.

Boy Dawir meminta, Pokja ULP Provinsi Papua bekerja ekstra untuk dapat segera menayangkan tender proyek tahun anggaran 2018.

“Kita minta Pokja ULP untuk konsentrasi penuh. Jangan ULP yang menjadi masalah untuk kegiatan suksesnya pekerjaan kita di tahun anggaran 2018,“ kata Boy Dawir, akhir pekan kemarin.

Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa BMD ini, mengingatkan jangan sampai terjadi kejadian tahun anggaran 2017, bahkan banyak kegiatan yang terpaksa anggarannya dikembalikan ke kas negara.

“Tahun 2017 itu banyak kegiatan yang terlambat lelang, karena mungkin dari SKPD-nya yang terlambat, juga prosesnya lambat,“ katanya.

Untuk itu, ia meminta semua SKPD jika sudah penetapan APBD di tahun kemarin, agar segera diikuti setelah evaluasi dari Kemendagri dan sudah tidak ada koreksi untuk kegiatan, sehingga dapat berjalan di bulan Maret atau April dan Mei.

“Jadi, jangan terlambat lagi. Nanti misalnya lelang paket itu nilainya besar, nanti bisa tidak sampai Desember? Itu tentu sangat kita sayangkan jika uang kembali ke kas negara lagi,“ tandasnya.

Padahal, lanjut BMD, pekerjaan atau proyek itu sudah dilakukan perencanaan hingga dibawa ke DPR Papua hingga ditetapkan, termasuk konsultasi ke Kemendagri yang tentu membutuhkan waktu yang lama.

“Kemudian, rakyat tahu di kabupaten ini ada kegiatan ini, misalnya dapat normalisasi sungai, pembangunan jalan ini. Tapi, jika ini tidak berjalan, nanti masyarakat bertanya-tanya, kita rugi dan uang kembali ke kas negara. Nah, ini serius tidak urus rakyat yang ada di bawah ini,“ katanya.

Soal Pokja ULP yang dinilai kekurangan staff, BMD setuju jika ada penambahan staff seperti yang diusulkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.

“Jika itu saya setuju, tapi juga harus konfirmasi kepada Pokja ULP agar berimbang. Masalahnya apa ini sebenarnya? Nanti saya juga akan tanyakan kepada Pokja ULP,“ katanya.

 

Ditambahkan, memang jika 19 staff terbagi dalam beberapa pokja, tentu bisa menghambat dalam lelang proyek, seperti di Dinas PU dari 200 paket yang baru kontrak 2 proyek saja.

“Ya, memang ini perlu diseriusi. Jangan sampai kita sendiri yang menjadi biang kerok untuk gagalnya pembangunan yang sudah kita sepakati bersama,“ imbuhnya.  (bat/ab / Koran Harian Pagi Papua))