Bupati Mathius Rencanakan Kepala Kampung Adat Dilantik Ondoafi

0
437
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E, M.Si., saat diwawancara., (Irfan /LPC)
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, saat menyematkan tanda pangkat dan jabatan pada pelantikan 10 kepala kampung, (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E, M.Si, menyebutkan, Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Jayapura telah berencana, bahwa untuk pelantikan kepala kampung adat yang selama ini dilakukan oleh dirinya akan dilakukan oleh seorang Ondoafi atau pimpinan adat di kampung.

 

 

“Rencana ini dilakukan seiring dengan program kebangkitan masyarakat adat (KMA), salah satunya adalah perlu dibentuk kampung-kampung adat untuk memberikan proteksi dan perlindungan bagi hak-hak Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Jayapura sebagi wujud pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di daerah ini,” demikian di sebutkan, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S. E, M.Si dalam arahannya usai melantik 10 kepala kampung dari 4 distrik di Wilayah Pembangunan (WP) III, yang berlangsung di Halaman Kantor Distrik Namblong, Sabtu (4/8/2018) siang lalu.

 

 

Di dalam kampung adat, di jelaskan Mathius, bahwa semua kebijakan pembangunan kampung harus melalui mekanisme adat. Nilai-nilai kearifan lokal ditingkatkan, guna mengejar ketertinggalan pembangunan di kampung yang mayoritas penduduknya adalah orang asli Papua (OAP).

 

 

Menurut Mathius, Kabupaten Jayapura telah di tetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) sebagai pilot project, tentang penataan kampung (Desa) berdasarkan adat istiadat sesuai UU tentang Desa yang baru.

 

 

Bupati Mathius menegaskan, kampung adat di Kabupaten Jayapura tidak serta merta akan menghilangkan kampung-kampung atau desa yang ada. Tetapi kampung adat lebih fokus pembentukan di kampung-kampung yang berdiri berdasarkan asal usul masyarakat setempat.

 

 

“Selama ini kami melihat bahwa sangat kecil sekali peran pihak adat dalam pembangunan kampung, padahal adat yang mempunyai tanah dan segala yang di atasnya pembangunan itu di kerjakan.  Sebab itu, melalui kampung adat maka pihak adat dapat dilibatkan untuk bersama-sama pemerintah kampung membangun masyarakat,” tegasnya.

 

 

Dirinya menyebutkan, mekanisme dan jumlah pendanaan untuk kampung adat tidak beda dengan mekanisme dan jumlah pendanaan kampung seperti yang sedang berlangsung sekarang. Hanya saja, penggunaaannya dalam bentuk pembangunan yang harus melibatkan pihak adat sebagai pemilik tanah dan segala di kampung.

 

 

“Terpenting adalah semua pihak harus mempunyai rasa memiliki terhadap pelaksanaan pembangunan kampung. Dengan demikian, semua orang di kampung akan menjadi subyek pembangunan, disitulah kesejahteraan dan kemakmuran dapat diwujudkan,” tukasnya. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here