Kepala Dinas Pendidikan Sesalkan Demo Sekolah Pada Jam Belajar

255
Kepala Dinas Pendidikan Sesalkan Demo Sekolah Pada Jam Belajar. Tampak Sejumlah guru SMPN 1 saat menyampaikan aspirasi. (Humas / HPP)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA) – Aksi demonstrasi dugaan kasus korupsi Kepala SMPN 1 Jayapura yang berlangsung pada 31 Juli 2018 lalu disesalkan Wakil Wali Kota Jayapura Ir H Rustan Saru, MM dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura Dr Fachrudin Pasolo, MSi.

 

“Kalau ada dugaan korupsi, semua kasus ada proses hukumnya, Pemerintah Kota Jayapura ada APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang akan memeriksa Kepala SMPN 1 jika benar menyelewengkan dana BOS, Dana Administrasi, Dana Koperasi, tidak bertindak seenaknya melakukan demonstrasi, sebagai pendidik kita harus saling menghormati,” kata Wakil Wali Kota dalam pertemuan terbatas di Aula Siang Sioor Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis 2 Agustus 2018.

 

Tidak hanya aksi demonstrasi yang dilakukan pada jam pelajaran berlangsung dan melibatkan siswa-siswi untuk turut di dalamnya, Wakil Wali Kota melihat mulai terjadi ketidakkompakkan dalam organisasi. Guru tidak hanya mengajar dan menularkan ilmu kepada siswa melainkan harus menanamkan spiritualitas agar keimanan siswa tumbuh bersamaan dengan hardskill yang diperoleh dari ilmu pengetahuan. “Sekolah harusnya tetap berjalan, tidak ada aksi demonstrasi pada jam sekolah, para guru harus memenuhi hak siswa dalam belajar,” katanya.

 

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Dr Fachrudin Pasolo, MSi melihat aksi demonstrasi yang terstruktur justru melibatkan siswa di dalamnya. “Siapa yang mengkoordinir aksi ini? Siapa yang memberikan spanduk dan lembaran aspirasi demo kepada siswa? Sangat tak pantas hal tesebut dilakukan siswa yang seharusnya belajar bukan mengikuti demo,” katanya kepada para guru yang mengikuti pertemuan terbatas.

 

Beberapa guru pada pertemuan itu diberi kesempatan menjelaskan esensi dalam demonstrasi yang dilakukan. Beberapa mengeluhkan ketidaksigapan Kepala SMPN 1 dalam memenuhi kebutuhan para siswa dan guru seperti sarana dan prasarana sekolah yang perlu maintenance rutin, yang tidak segera dibenahi. Kemudian, pengelolaan dana pendidikan yang dinilai tidak transparan seperti dana siswa antara lain PPDB 2012-2016, Dana Komite 2012-2018, Dana Pengayaan, Dana Map Raport dan Ijazah, serta Dana Kesejahteraan.

 

Dana yang berasal dari pemerintah, antara lain Dana BOS 2012-2018, Dana BOSDA, Dana Program Indonesia Pintar (PIP), Dana Sekolah Rujukan 2016-2018 dan Dana Blog Grand. Aspirasi tersebut juga tertuang dalam spanduk demonstrasi yang digunakan sejumlah guru pada saat kejadian.

 

Wakil Wali Kota menegaskan tidak ada pungutan dalam sekolah negeri kecuali dana komite. Jika terdapat dana dari siswa seperti dana koperasi dan administrasi sekolah, ia menekankan untuk tidak mematok harga melebihi tarif asli. Jika terbukti benar dugaan korupsi ini dilakukan oleh Kepala SMPN 1 Jayapura, maka akan diganti. Akan tetapi, untuk sementara akan dilakukan pemeriksaan oleh aparat internal dan diproses sesuai hukum yang berlaku(HUMAS)