Bupati Mathius Awoitauw  Sebut Bappenas Akan Dampingi Pemkab Jayapura

0
290
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE., M.Si., saat diwawancara. (Irfan / HPP)

Untuk Jalankan Kebijakan Distrik Sebagai Pusat Pemberdayaan dan Pusat Data

SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mendampingi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jayapura dalam menjalankan kebijakan dan program Pemkab Jayapura yang menjadikan Distrik sebagai pusat pemberdayaan, pusat pelatihan dan juga pusat data.

“Ya, kemarin itu acara dengan Bappenas yang datang khusus ke Jayapura. Karena mereka (Bappenas) melihat ada konsep pendekatan dan kebijakan daerah mengenai Distrik sebagai pusat pemberdayaan, pusat pelatihan serta pusat data,”  ujar  Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, ketika ditanya wartawan mengenai kegiatan Sosialisasi Percepatan Pembangunan Berbasis Distrik yang ditutupnya secara resmi, Jumat (3/8) lalu di Hotel Grand Allison.

Sedangkan draf untuk Peraturan Bupati (Perbup) Jayapura, tentang kewenangan yang diturunkan ke Distrik, Bupati Mathius menyebutkan, bahwa pihaknya juga telah menyiapkan draf Perbup tentang kewenangan kepada Distrik.

Dan, draf Peraturan Bupati (Perbup) nya mengenai kewenangan yang diturunkan ke Distrik itu juga sudah disiapkan, sebutnya.

Ia menjelaskan, pihaknya telah berkonsultasi dengan Bappenas, juga dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa. Kita sudah konsultasi dengan Kemendagri dan Kementerian Desa, yang sangat menyambut baik dan luar biasa. Sehingga mereka (Bappenas) langsung turun atau mengunjungi Kabupten Jayapura untuk melihat kebijakan tersebut, jelasnya.

Kebijakan itu, katanya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru, yakni Distrik harus diperkuat. Nah, apa yang kita mulai perbuat dan lakukan itu disambut dengan baik oleh Bappenas. Dan, mereka (Bappenas) juga akan mendampingi kita dalam hal bagaimana kebijakan (distrik sebagai pusat pemberdayaan) ini bisa dilaksanakan, kata Mathius Awoitauw.

Selain itu, kalau ada banyak kewenangan kepala daerah diturunkan ke distrik. Artinya, sumberdaya manusia (SDM) juga akan diturunkan, begitupun dengan anggaran (uang) dari setiap OPD-OPD harus diturunkan ke distrik.

“Nah, kita berharap dana Otsus yang sebesar 80 persen itu juga harus diturunkan ke bawah. Selain dana-dana lain yang diturunkan ke kampung baik dari pusat, Prospek serta dana ADK itu tetap dan akan ditambah lagi sekitar 80 persen, kata Mathius Awoitauw. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here