SENTANI (LINTAS PAPUA) –  – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua yang akan melakukan audit atau memeriksa laporan pemeriksaan interima atau pendahuluan anggaran alokasi dana desa (ADD) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, telah tiba di Kabupaten Jayapura dan langsung menggelar rapat pertemuan dan perkenalan dengan pemerintah setempat di VIP Room Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (30/7/2018) pagi lalu.

Rapat pertemuan tersebut dipimpin dan dibuka oleh Wakil Bupati (Wabup) Jayapura, Giri Wijayantoro didampingi Sekda Kabupaten Jayapura, Drs. Yerry F. Dien, M.Si, didampingi Asisten II Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Eddy Susanto, Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura Rika Sapulete  dan Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura Subhan, S.E.

Dihadiri Staf Ahli, para Kepala OPD, para Kabag Setda dan para Bendahara. Sementara dari tim BPK RI itu beranggotakan lima orang.

Sekda Kabupaten Jayapura, Drs. Yerry F. Dien, M.Si, mengatakan, tim pendahuluan dari BPK R Perwakilan Provinsi Papua akan melakukan pemeriksaan dana desa. Sesuai dengan kewenangan dari BPK RI, maka seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua termasuk juga Kabupaten Jayapura akan mendapat pemeriksaan dari tim pendahuluan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua yakni, laporan dana desa dan juga laporan keuangan.

“Saat ini tim pendahuluan dari BPK RI Perwakilan Papua yang terdiri dari lima (5) orang itu akan melaksanakan pemeriksaan interim atau pendahuluan selama 20 hari di jajaran Pemkab Jayapura. Mereka tadi (kemarin) sudah diterima oleh bapak Wakil Bupati didampingi saya, Inspektur, Asisten II dan Kepala BPKAD,” ungkapnya.

Untuk memperlancar pemeriksaan pendahuluan (interim) terkait dana desa ini, dirinya mengimbau kepada dinas terkait dalam hal ini DPMPK, BPKAD dan distrik untuk bisa menyiapkan semua data yang dibutuhkan BPK RI Perwakilan Papua.

“Jangan ada yang disembunyikan, karena pasti akan ketahuan dan berakibat pada predikat yang akan didapatkan Pemkab Jayapura nantinya,” tegas Sekda Yerry.

“Oleh karena itu, kita harap kepada penanggung jawab dari dana Desa yaitu DPMPK, BPKAD dan terlebih khusus kepada Distrik agar bisa mempersiapkan dokumen-dokumen baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, realisasi hingga proses-proses keberhasilannya, yang kesemua itu akan dilihat dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atau interim oleh tim BPK,” tukas Drs. Yerry F. Dien, M.Si.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Harian Pagi Papua dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, bahwa tim pemeriksa pendahuluan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atau interim mulai Selasa (31/7/2018) lalu. (Irfan / KORAN HARIAN PAGI PAPUA)