Jaringan Masyarakat Sipil Desak Presiden Jokowi Sikapi  Kasus Nduga

0
992
Dua tahun lalu Presiden Jokowi, saat terbang ke Nduga, daerah terpencil di Papua. Letaknya di hamparan Lembah Baliem, yang dikelilingi gugus Pegunungan Jayawijaya. Nduga saat itu dianggap daerah rawan keamanan. (Foto Biro Pers Sekretariat Presiden)
Kenyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga, dilihat dari ketinggian pesawat Daerah ini juga membutuhkan keseriusan Pemerintah Daerah memajukan dan mensejahterakan masyarakat.. (Eveeerth Joumilena /LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Jaringan Masyarakat Sipil mendesak Presiden Jokowi membuka akses kepada lembaga-lembaga independen negara di Nduga, Papua, terkait dengan adanya berita kontak senjata yang mengancam keamanan warga sipil. Hingga saat ini, belum ada kepastian tentang informasi tersebut karena tidak adanya akses ke lokasi.

Sementara itu, muncul kabar bahwa warga di Nduga  mengalami ketakutan luar biasa hingga sebagian telah mengungsi ke hutan, lumpuhnya aktivitas perekonomian dan pendidikan.

Hal ini disampaikan Franky (PUSAKA), Hafiz Muhammad (HRWG),  Yati Andriani (Kontras dan   Asfinawati (YLBHI),  dalam press release yangd diterima media ini, Minggu (15/7/2018) malam

 

Hasil penelusuran sejumlah media di Papua dan organisasi lokal, setidaknya ditemukan 3 jenazah sebagai korban peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa situasi memang tidak terkendali dan mencekam, sementara hingga kini tidak ada akses sama sekali yang bisa ditempuh ke daerah tersebut. Bila dibiarkan, situasi akan semakin buruk dan warga sipil pasti menjadi korban dalam kontak senjata tersebut.

Ilustrasi Suasana Pelayanan Kesehatan kepada anak – anak Nduga (Foto Istimewa)

Atas situasi ini, Jaringan Masyarakat Sipil menyampaikan pernyataan Mendesak aparat keamanan menghentikan pendekatan represif yang menimbulkan trauma serius kepada masyarakat dan potensial memunculkan korban sipil yang tidak bersalah.

Mendesak aparat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah serta aktor bersenjata non Negara harus memastikan keamanan sipil di daerah tersebut sebagai suatu prioritas utama dan mencegah dampak trauma berkepanjangan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan.

 

Meminta Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kompolnas,  Komisi Perlindungan Anak termasuk pula Komisi HAM Daerah untuk melakukan kunjungan dan verifikasi ke lokasi dengan melibatkan jurnalis, untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat Nduga dan sekitarnya yang terdampak, serta menyampaikan informasi tersebut kepada publik untuk mencegah penyebaran hoax dan informasi palsu.

Suasana masyarakat di Kenyam, Kabupaten Nduga. (Eveerth Joumilena / Koran Harian Pagi Papua)

Aparat seharusnya dapat melibatkan lembaga independen Negara, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kompolnas, membuka akses bagi mereka, untuk memastikan akuntabilitas operasi dan pencegahan terjadinya pelanggaran HAM terhadap warga sipil.

 

Untuk menjawab kebutuhan dasar warga yang menetap atau mengungsi, Pemerintah harus melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) dan memberikan akses kepada PMI untuk memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk kebutuhan pokok, medis, dantrauma healing bagi warga, terutama perempuan dan anak-anak.

laporan dari warga Bapak Tourus Gwijangge Bahwa anak mereka an. Yonggi Gwijangge ( umur 6 tahun,laki-laki) mengalami luka di kaki sebelah kiri akibat kena Peluru nyasar saat sedang berada di dekat rumahnya sekitar 300 M di belakang Pasukan TNI/Polri yang sedang KKSB. . Tampak Suasana Koordinasi Aparat Gabungan. (Pendam)

Human Rights Working Group (HRWG), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) , PUSAKA, SKPKC Fransiskan Papua, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Pers, Gema Demokrasi, Papua itu Kita, Civil Liberty Defender (CLD), SKPKC Ordo Santo Agustinus Vicariat Christus Totus Papua, SKP Keuskupan Agung Merauke, SKP Keuskupan Timika, SKP Keuskupan Manokwari Sorong, Indonesian Legal Roundtable, Kontras, Imparsial, Setara Institute, Yayasan Satu Keadilan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here