Biro Humas Pemprov Papua  Imbau  OPD Maksimalkan PPID

0
821
Ruang pelayanan PPID Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua. (Erwin / HPP)
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua, Israil Ilolu, saat diwawancara (Erwin/HPP)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –   Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungannya agar dapat memaksimalkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dimana PPID bertugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi sebab telah menjadi Standar Operasional Pelayanan (SOP) informasi publik, agar UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat berjalan efektif, sementara hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

Hal demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, Tommy Israil Ilolu,  di Jayapura, Jumat (13/7/2018).

Dirinya juga menyarankan,  agar seluruh PPID dalam kelembagaan OPD agar dapat membuat website atau halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet, untuk dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

“Sebab kehadiran website menjadi salah satu persyaratan keterbukaan informasi publik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Sehingga jika belum membuat website maka instansi tersebut dianggap belum benar-benar terbuka kepada publik,” imbaunya.

Sementara,  dalam menjalankan peran itu, ujar dia, PPID diwajibkan pula mendapat penganggaran dari masing-masing OPD, termasuk dalam membuat laporan tahunan kepada PPID tingkat provinsi yang diketuai oleh Kepala Biro Humas Setda Papua.

Laporan tersebut akan diteruskan ke Kemendagri untuk dievaluasi. “Setelah itu, baru akan menjadi bahan penilaian untuk pemeringkatan OPD mana saja yang dianggap terbaik dalam mendukung keterbukaan informasi publik,” ucapnya.

Dia berharap dengan memaksimalan kinerja PPID pelayanan OPD dalam hal penyajian informasi yang dibutuhkan masyarakat, mampu tersaji secara berkualitas.“Karena pelayanan publik harus menjadi perhatian setiap OPD, khususnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat”.

“Makanya personel PPID di OPD provinsi harus juga didorong lebih pro aktif, sehingga informasi bisa lebih terbuka bagi masyarakat,” imbaunya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen menginstruksikan OPD di wilayahnya untuk segera membentuk Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pembentukan PPID dinilai sangat penting, sehingga informasi lebih mudah disajikan dan terbuka bagi publik.

 

Dia menambahkan keterbukaan informasi harus objektif. Apalagi gubernur saat ini menargetkan pemberantasan korupsi di lingkup pemerintahan provinsi bisa terlaksana. (Erwin /  Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here