Presiden  Jokowi Diminta Selesaikan Pelanggaran HAM Papua

0
357
Presiden Joko Widodo bersama anak - anak Papua di New Zealand. (Biro Pers Setpres)
lanjut John Gobai, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dibentuk dengan hal yang mendasarnya, salah satunya penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di massa lalu dan akan terjadi setelah gerakan Papua Merdeka yang mengemuka tahun 1998 hingga tahun 2001 lahirnya UU Otsus. Tampak Suasana Jumpa Pers. (Rambat/HPP)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA) – Legislator Papua, John NR Gobai mendesak pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada kasus Biak Berdarah yang terjadi 20 tahun lalu. “Jadi, tepat 6 Juli 2018, genap 20 tahun peristiwa Biak Berdarah terjadi. Namun, sampai saat ini belum ada pelaku yang diseret ke pengadilan,“ tegas John Gobai, Jumat (6/7/2018) pekan lalu.

Untuk itu, pihaknya bersama dengan para aktivis untuk mengingatkan kepada pemerintah pusat agar dapat menyelesaikan sesegera mungkin dugaan kasus pelanggaran HAM di Biak pada tahun 1998. Selain itu, juga kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM seperti Wasior Berdarah, Wamena Berdarah dan Paniai Berdarah agar dapat diselesaikan.

Ia meminta,  agar Presiden Joko Widodo terlepas dari intimidasi oleh kelompok yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM tersebut, karena ada disekitar Presiden Jokowi yang patut diduga terlibat dalam kasus itu. “Intinya, Presiden Jokowi jangan sampai diintimidasi oleh kelompok-kelompok yang diduga terlibat kejadian kasus dugaan pelanggaran HAM di masa lalu itu,“ katanya.

Padahal, lanjut John Gobai, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dibentuk dengan hal yang mendasarnya, salah satunya penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di massa lalu dan akan terjadi setelah gerakan Papua Merdeka yang mengemuka tahun 1998 hingga tahun 2001 lahirnya UU Otsus.

 

Selain itu, katanya, dalam pasal 45 UU Otsus sudah diatur terkait dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) maupun pengadilan HAM di Papua.Untuk itu, pihaknya meminta kepada Presiden Jokowi agar konsisten terhadap UU Otsus yang disahkan oleh negara, bahwa dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM dibentuk pengadilan HAM dan KKR.

Presiden Joko Widodo berbicara dengan anak – anak Asmat, saat goncengan motor dengan ibu negara, Iriana Jokowi. (Biro Pers Setpres)

“Itu kan tidak jalan. Padahal, UU Otsus telah berjalan 17 tahun lebih dan perintah Otsus sudah jelas. Untuk itu, Presiden Jokowi harus mengeluarkan Perpu dari UU 26 Tahun 2000, khusus untuk Papua harus dibentuk Pengadilan HAM, karena didalam UU Nomor 26 tahun 2000 tidak disebutkan pengadilan HAM di Papua, tapi ada di Makassar, Surabaya dan Jakarta, padahal dalam UU Otsus ada,“ paparnya.

Ditambahkan, hal itu sangat penting agar menjadi dasar untuk pembentukan Pengadilan HAM di Papua, bukan di tempat lain. Untuk itu, ia meminta kepada Gubernur Papua untuk mengusulkan kepada presiden untuk nama-nama untuk mengeluarkan Keppres tentang KKR.

“Mengapa pengadilan HAM harus ada di Papua? Agar orang Papua akan puas ketika peradilan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM itu digelar di Papua dan disaksikan rakyat Papua sendiri, tapi kalau di luar Papua, bisa saja orang Papua tidak percaya,“ pungkasnya. (bat / KORAN HARIAN PAGI PAPUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here