Wakil Wali Kota Jayapura, Ir.H. Rustan Saru, MM., saat meninjau Puskesmas Kotaraja. (Dok/HPP)
Ilustrasi Peduli Kesehatan. tampak Wali Kota Jayapura Dr. Benhur Tomi Mano MM saat memberikan sambutan di acara launching pelayanan 24 jam di Puskesmas Percontohan Twano Entrop. (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA  (LINTAS  PAPUA)  –  Wakil Wali Kota Jayapura, Ir.H. Rustan Saru, MM., memimpin Rapat Kordinasi (Rakor) bersama Kepala Dinas Kesehatan, 14 Kepala Puskesmas, beserta bendahara dan bagian keuangan Setda Kota Jayapura, membahas tentang penggunaan anggaran belanja masing-masing puskemas di Kota Jayapura, bertempat di ruang rapat Wakil Wali Kota Jayapura, Selasa (3/7/2018).

 

Dalam Rakor itu,  Rustan menjelaskan langsung hasil penggunaan dan pelaporan serta pengawasan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  dan serta pembimbingannya.

 

Dirinya berharap kepada masing-masing Kepala Puskesmas (Kapus) agar dapat memberikan laporan yang obyektif secara stimulant setiap bulannya kepada Dinas Kesehatan Kota Jayapura,  serta dalam penerapan penggunaan anggaran harus sesuai dengan RKA dan DPA, disertai dengan bukti-bukti faktual yang ada, untuk kemudian dapat dipertanggung jawabkan kepada BPKRI.

Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM., berbincang dengan Demianus seorang pasien yang sedang berobat ke Puskesmas Abepantai. (Elsye Sanyi)

“Tadi bendahara sudah terima semua laporan dari BJKN, BPJS tiap bulan tiap tanggal 5 lapor kepada Kapus lengkap. Dan Kapus tiap tanggal 10 setor kepada Kepala Dinas apa yang Puskesmas terima dan belanjakan, itu harus dilaporkan lengkap dengan bukti-bukti faktual yang ada, dalam laporan pertanggungjawabannya,” pungkasnya.

 

Rustan meminta,  kepada setiap Kapus dan Bendahara untuk menggunakan anggaran harus berpedoman pada dokumen anggaran agar tidak terjadi kesalahan penggunaan anggaran yang kemudian menjadi temuan.

Ditambahkannya juga, agar dana sisa dari kapitasi dari pos belanja jasa harus dilaporkan dan dikembalikan ke kas daerah melalui Bagian Keuangan Setda Kota Jayapura, tidak boleh lagi dialihkan kepada pos lain.

Situasi Pelayanan di Puskesmas Abepantai. (Elsye Sanyi / HPP)

Disampaikan,  bahwa dana kapitasi itu juga ada aturannya,berapa persen untuk operasional,pelayanan kesehatan,dan berapa persen untuk jasa kesehatan,itukan dihitung semua tu,kalau kit baca aturan itu minimal 60 persen (%) itu untuk jasa, itu hebat itu semua untuk petugas termasuk honor-honor yang non medis kalau bantu kerja dikasih juga,untuk kapus bisa dobol.

 

“Karena dia pejabat ada presentase nilainya disitu ada,ada semua disitu,tinggal pandai-pandai bendahara menghitung bagi total dikalikan persentase dapat duitnya per bulan terima honor, kalau sudah semua terpakai ada kelebihan dana kapitasi jangan kasih lagi ke petugas/honor,salah itu,itu dikembalikan,laporkan tidak boleh gunakan,” tegas Rustan.

Wakil Wali Kota, Ir. H. Rustan Saru, MM., saat menyapa warga di Puskesmas. (istimewa)

Dirinya berharap,  agar dengan adanya pertemuan ini, baik Kepala Puskesmas dan Bendahara tertip dalam penggunaan anggaran sesuai dengan amanat Walikota Jayapura. Yakni Tertib Administrasi, Tertib Aturan, Tertip Anggaran dan Tertib Pengendalian/Pengawasan. (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here