Pemkab Jayawijaya Lakukan Penyusunan Analisis Jabatan

0
360
Kantor Bupati Jayawijaya ( Eveerth Joumilena /Koran Harian Pagi Papua)
TAHAPAN PENYUSUNAN ANALISI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMKAB JAYAWIJAYA. (VINA/HPP)

WAMENA  (LINTAS PAPUA)  –  Guna penyesuaian tupoksi jabatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kini mulai melakukan penyusunan analisis jabatan.

Analisis jabatan yang menggunakan pihak ketiga atau konsultan, untuk penyusunan ini sangat penting guna meningkatkan kinerja di semua OPD.

“Ini sangat penting, sehingga semua OPD harus melakukan analisis jabatannya secara baik, menyusun sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehigga orang yang bekerja secara berjenjang itu punya pembagian tugas yang jelas,” ungkap Sekda Jayawijaya Yohanes Walilo S.Sos,M.Si kepada wartawan di Sasana Wio kantor Bupati, Selasa (03/07/2018)

Menurutnya, hal ini juga untuk  mengitung tentang tunjangan kinerja berdasarkan analisis jabatan. Jika tidak, maka tidak ada dasar untuk pembayaran kinerja.

Pihak ketiga yang dilibatkan pemkab Jayawijaya dalam penyusunan ini yakni PT. Citra Wahana Konsultan, yang selama ini bekerjasama dengan lembaga yang diakui pemerintah untuk melaksanakan kegiatan analisis

jabatan di berbagai kabupaten di Indonesia.

“Mereka punya kapasitas untuk bisa menyusun, karena selama ini OPD ada yang mengerti tentang tupoksi masing-masing, tetapi ada juga yang tidak mengerti, sehingga melalui penyusunan ini dibantu pihak ketiga

diharapkan semuanya bisa menyusun analisis jabatan di masing-masing OPD yang ada bersama stafnya,” jelasnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, peneliti analisis jabatan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahmad Ma’ruf mengatakan,

penyusunan ini bertujuan baik untuk pemerintah daerah, bagaimana menata organisasi sehingga efisien dan efektif, kemudian orang duduk di suatu jabatan dapat menjalankan secara professional.

“Selama ini tunjangan kinerja ini masih abu-abu mekanismenya, atau penentuannya, jika dengan mengetahui tugasnya apa dan dijalankan atau tidak sehingga bisa dihitung kinerjanya,”ujarnya.

 

Selain itu, hal ini juga untuk menghindari struktur untuk kepentingan politik praktis, karena terkadang penempatan orang bukan karena kapasitasnya sesuai dengan kriteria kebutuhan jabatan, tetapi karena

faktor dukungan atau kedekatan dan hal ini yang harus dihindari.

“Soal nanti akan digunakan atau tidak, tentu kewenangan pemerintah daerah setempat, tetapi hal ini paling tidak memberi arah bagaimana agar jabatan itu memang berfungsi, sesuai dengan kapasitas, tupoksi dan kriterianya,” katanya.

Karena menurutnya, jika jabatan yang berat dan strategis tetapi kompetensi individunya tidak sesuai, yang akan berdampak adalah output masyarakat

yang seharusnya mendapat layanan tertentu menjadi tidak optimal. (Vin/nn /  Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here