Suasana Kampung Enggros. Kota Jayapura (Eveerth Joumilena / LintasPapua.com)
Dua Anak Sekolah Saat Berdayung Pagi Hari dari Kampung Enggros untuk pergi kesekolah di Kota Abepura (Eveerth Joumilena / LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi terkait dengan dampak pemberian dana desa kepada 14 kampung yang ada di Kota Jayapura sejak 2015 hingga sekarang yang terus meningkat.

“Kemarin untuk 14 kampung dana desa diberikan hampir sekitar Rp.58 milyar, dan tahun kemarin ditambah 5 persen dari DAU Pemkot, sedangkan tahun ini 10 persen yakni mencapai Rp.104 milyar kepada 14 kampung,” ujarnya.

Ditambahkannya, dari kampung-kampung tersebut jumlah penerimaan dana desa sesuai dengan jumlah penduduk dan luasnya wilayah kampung tersebut, seperti tahun ini Kampung Tobati mendapatkan Rp.6 milyar dan Kampung Yoka sebesar Rp.10 milyar.

KEINDAHAN TELUK YOUTEFA, ABESAUW BEACH (Eveerth Joumilema /Koran Harian Pagi Papua))

“Dana sebesar itu harus dikelola dengan baik, sehingga ada manfaatnya. Harus ada program prioritas utama dan yang unggul untuk dilakukan dikampung tersebut, sehingga dapat berjalan secara berkesinambungan, misalnya pembentukan Badan Koperasi atau Badan Usaha Milik Kampung yang melibatkan Swadaya Masyarakat Kampung dan Swakalola, sehingga perputaran uang itu dapat terus berjalan,” ungkapnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Padat Karya yang melibatkan penduduk miskin, pengangguran dan gizi buruk.

Kondisi Abesauw yang kurang mendapatkan perhatianj, tampa belakang dengan kondisi jembatan yang rusak dan pinggiran pantai menjadi dangkal akibat limbah pasir dan berbagai jenis sampah dari kota mengalir ke Teluk Youtefa (Foto : Eveerth Joumilena /Harian Pagi Papua)

“Ketiga hal tersebut bertujuan khusus untuk desa atau kampung yaitu bagaimana dana desa itu digunakan untuk penduduk miskin atau kurang mampu, sehingga kepala kampung harus memiliki data berapa jumlah penduduk miskin dikampungnya, kemudian juga jumlah penganggurannya harus didata dengan benar, sehingga dapat dibantu dengan program Padat Karya dan mereka memiliki penghasilan sendiri, dan yang ketiga untuk penduduk anaknya yang terkena gizi buruk dibolehkan keluarganya untuk dibina dan dapat menggunakan dana desa melalui Padat Karya,” jelasnya.

Dengan begitu, diharapkannya bahwa dana desa harus dikelola oleh masyarakat kampung dengan program pemberdayaan masyarakat kampung. (Elsye Sanyi / KORAN HARIAN PAGI PAPUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here