Capai 44 Miliar Rupiah, Dana Alokasi Kampung  Tahap Kedua Bisa Dicairkan

0
353
KEINDAHAN KAMPUNG PASIR PUTIH MEUKISI. (Eveerth Joumilena)
Kampung Ormu Wari

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Seluruh Kepala Kampung di Kabupaten Jayapura diminta untuk memasukkan surat pertanggungjawaban (SPJ) tahun 2017 atas pemanfaatan Alokasi Dana Desa/ Kampung  (ADD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK). Hal ini dilakukan untuk proses pencairan tahap kedua penggunaan dana desa.

Jadi, untuk pencairan tahap kedua ini mereka (kepala kampung) harus masukkan pertangungjawaban tahun 2017 yang masih ada tunggakan. Karena hingga saat ini mereka belum masukkan dan saya dengar informasi dari DPMPK itu baru sekitar 50 persen, ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Subhan, S.E., ketika dikonfirmasi wartawan termasuk Harian Pagi Papua diruang kerjanya, belum lama ini.

Sebagai syarat untuk pencairan dana ADD dan ADK ini, kami meminta para kepala kampung untuk segera memasukkan laporan pertanggungjawaban dana desa tahun 2017 lalu. Karena harus 90 persen LPJ masuk itu baru bisa cair tahap kedua tahun anggaran 2018 ini, sambungnya.

Subhan menjelaskan, berdasarkan peraturan persentase pencairan dana desa tahun 2018 ini menerapkan tiga kali (tahap) pencairan. Yakni, tahap I sekitar 20 persen, sedangkan tahap II dan tahap III sebesar 40 persen.

Kampung Ayapo sebagian keindahan alam Papua di Danau Sentani.  (Eveerth Joumilena /Koran Harian Pagi Papua)

Tahap I atau 20 persen tahun 2018 itu sudah kita cairkan sebesar Rp 22.394.147.200 dan sudah masuk ke rekening masing-masing kampung, jelasnya.

Namun untuk pencairan tahap II yang sebesar 40 persen ini, kata Subhan, sesuai edaran dari Menteri Keuangan (Menkeu) RI tertanggal 4 Juni, bahwa batas waktu pelaporan pertanggungjawaban tahun 2017 itu paling lambat tanggal 25 Juni 2018.

Itu bisa cair 40 persen tahap kedua tahun 2018 sebesar Rp 44.788.000.000. Maka itu, kami di BPKAD menunggu kampung-kampung harus memasukkan dulu pertanggungjawabannya yang tahun 2017 lalu baru bisa cairkan tahap kedua tahun 2018 ini karena yang melakukan verifikasi itu di DPMPK. Kalau dari kami hanya laporkan hasilnya ke aplikasi Kementerian Keuangan yaitu OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbedaharaan Anggaran Negara), bebernya.

Untuk diketahui, persentase pelaporan pertaggungjawaban dana desa ini sudah mencapai 91,30 persen sampai tanggal 25 Juni 2018 lalu.

Kami sudah laporkan pertanggungjawaban dana desa tahun 2017 pada 25 Juni lalu itu sekitar 91,30 persen. Targetnya paling tidak 90 persen yang harus dilaporkan, dan sekarang ini sudah lewat sedikit yaitu 91 persen serta bergerak terus hingga 100 persen. Yang penting sudah 90 persen laporan masuk itu sudah bisa dicairkan dan tinggal 9 persen lagi digenjot untuk segera dimasukkan, bebernya.

Jadi SPJ dana desa yang kami laporkan itu secara kolektif, karena persentase keseluruhan dan bukan laporan SPJ per kampung yang kami laporkan. Hal ini tergantung dari keseriusan kampung-kampung untuk menyerahkan laporan SPJ-nya, tambah Subhan.

Subhan berharap kampung-kampung segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun 2017 lalu agar dana desa tahap kedua ini tidak hangus begitu saja

Kalau pertanggungjawaban cepat, maka cepat juga pencairan dari pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan. Begitupun sebaliknya, kalau lambat atau lewat batas waktu maka dana desa hangus dan pemerintah pusat tidak mau tau dengan pertanggungjawaban yang lambat masuk, harapnya.

“Selain itu, kami juga sudah mengirimkan laporan pertanggungjawaban SPJ dengan persentase 91,30 persen di aplikasi keuangan OMSPAN. Hal ini dilakukan guna memastikan mereka tau kalau ini begerak terus dan data terbaru yang diterima sudah sekitar 95 persen yang masuk pertanggungjawabannya. Jadi, sudah bisa cair tahap kedua tahun 2018 sebesar 40 persen,”  tukasnya. (Irfan  / KORAN HARIAN PAGI PAPPUA))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here