JAYAPURA (LINTAS  PAPUA) – Pemerintah Kota Jayapura telah menerbitkan 3 (tiga) Peraturan Wali Kota (Perwal) Jayapura, dalam rangka penataan keuangan dan pelayanan pemerintahan di 14 kampung.

 

Ketiga Perwal tersebut antara lain Perwal Nomor 6 Tahun 2018 tentang penghasilan unsur pimpinan, Perwal Nomor 7 Tahun 2018 tentang penggunaan sistem keuangan desa dan kode rekening, serta Perwal Nomor 8 tentang standar pelayanan minimal kampung.

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) telah menggelar sosialisasi ketiga Perwal tersebut kepada para 14 kepala kampung beserta aparat kampung, bertempat di Aula Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura, baru-baru ini.

 

Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM mengatakan tahun 2018 ini ada 3 SK Peraturan Walikota yang rata-rata memberikan batasan nilai terhadap  jumlah biaya yang diberikan kepada masing-masing aparat kampung dengan standar sesuai instruksi Wali Kota Jayapura, khususnya kepada ondoafi,  kepala suku dan kepala kampung serta untuk petugas, dengan besar nilai tersebut tidak boleh melampaui 30 persen dari pada dana alokasi desa atau dana desa.

“Dengan tujuan agar kepala kampung, ondoafi serta aparat kampung bisa terlibat dan mengawasi langsung segala program kegiatan pembangunan di kampung,  selain itu agar peruntukan dana tersebut sesuai dengan fungsi dan prinsip pembangunan kampung atau sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 16 Tahun 2017,” ucapnya kepada awak media.

Dirinya menambahkan untuk standar pemerintahan kampung juga sangat penting karena selama ini di kampung belum ada standar pemerintahan minimal, untuk itu pihaknya meminta untuk aparat pemerintahan kampung agar bisa memahami tugasnya dalam memberikan pelayanan  yang baik.

“Paling tidak bisa meningkatkan prosedur atau cara untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat,” harapnya.

Sementara itu Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Jacobus Itaar mengatakan berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa/kampung diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja kampung berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat.

“Untuk itu perlu ada aturan dan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Kampung, agar pengelolaanya berjalan transparan disiplin akuntabel, tertib, efektif dan efisien,” imbuhnya.

Lanjutnya, pada Perwal Nomor 6 tahun 2018 tentang penghasilan unsur pimpinan kampung telah diatur pemberian intensif kepada pimpinan adat yakni, ondoafi dan kepala suku, sebagai wujud peran serta pimpinan adat dalam membina dan mengawasi pembangunan dan menjaga masyarakat adat di kampung

“Saya berharap sosialisasi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap suksesnya pengelolaan pembangunan  kampung di Kota Jayapura, bagi 10 kampung yang memiliki keondoafian,” tandasnya.

Menurutnya, tujuan sosialisasi ini agar terwujud pemahaman aparat kampung dalam pengelolaan keuangan Kampung sesuai aturan yang berlaku dan masalah Pengelolaan dana kampung yang transparan akuntabel tertib disiplin efektif dan efisien. (ELSYE SANYI  / KORAN HARIAN PAGI PAPUA)